Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

Kompas.com - 12/11/2019, 08:55 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kholid Syeirazi meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan wacana mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama.

Ia menyarankan, pemerintah seharusnya fokus memotong akar radikalisme ketimbang berkonsentrasi ke mengubah istilah yang justru hanya akan menuai polemik.

"Saya kira (Jokowi) jangan eksesif. Bahwa soal radikalisme itu ancaman nyata, iya. Saya tidak menganggap itu rekaan, pelakunya berdarah berdaging," ujar Kholid usai menghadiri Forum Grup Diskusi (FGD) di gedung Tribrata Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Tapi daripada menimbulkan polemik, (pengubahan istilah radikalisme) tidak perlu. Sebaiknya Presiden dan pemerintah lebih ke memotong akar radikalisme," sambung dia.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Kemenag Tulis Ulang Buku Pelajaran Agama di Sekolah

Kholid menjelaskan bahwa radikalisme erat kaitannya dengan ideologi kematian. Ideologi ini bisa tumbuh subur karena kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin tidak terjamin.

Misalnya, adanya ketimpangan sosial, rendahnya faktor pendidikan, pengangguran, hingga kesehatan yang tidak terjangkau.

Dalam keadaan itu, kata dia, radikalisasi terhadap masyarakat tersebut akan dengan mudah masuk.

Alasannya, masyarakat tersebut akan mengambil alternatif dengan menyelami akan ideologi kematian.

Dengan situasi tersebut, pemerintah harus hadir untuk memotong laju pegangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Radikalisme Itu Bukan soal Pakaian, tetapi...

Menurut Kholid, dengan adanya jaminan tersebut memang tidak langsung menggerus akar radikalisme secara menyeluruh. Namun, itu bisa mengurangi orang dengan cara pola pikir tersebut.

"Jadi jangan gebyah-uyah (menyamaratakan). Kalau mau menangani itu harus mengajak, berembuk banyak orang. Anatominya diperjelas, siapa sih orang-orang yang dianggap mengancam negara dan kehidupan sosial, itu harus dilokalisir," lanjut dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Dalam rapat itu, Jokowi awalnya bicara terkait meredam aksi demonstrasi, reformasi hukum, hingga masalah industri pertahanan.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Ketua MPR Dorong Pemerintah Masukkan Kurikulum Pancasila

Saat ingin menutup sambutannya, ia lalu memberi satu arahan lagi yang berkaitan dengan radikalisme.

"Terakhir, saya lupa tadi, harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.

Jokowi lalu mengusulkan agar ada istilah lain untuk menyebut orang-orang yang dianggap radikal.

"Atau mungkin, enggak tau, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama," kata dia.

"Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," sambung dia. 

 

Kompas TV Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menyatakan pimpinan FPI Rizieq Shihab tak bisa kembali ke tanah air karena adanya hambatan yang bersifat politik. Pernyataan yang disampaikan Slamet Maarif ini dilakukan bersama Ketua Umum FPI dan perwakilan dari GNPF Ulama. Tak hanya itu Slamet Maarif juga memberi tanggapan atas pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah tak pernah mengeluarkan surat cegah tangkal kepada Rizieq Shihab. Sementara itu Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis meminta hak azasi Rizieq Shihab sebagai Warga Negara Indonesia dilindungi. #RizieqShihab #Pencekalan #PemerintahIndonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com