Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Kompas.com - 12/11/2019, 08:43 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019), akan menggelar sidang putusan gugatan praperadilan dua tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dua tersangka tersebut adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta mantan anggota DPR I Nyoman Dhamantra.

"Ya (hari ini sidang putusan praperadilan Imam Nahrawi dan Nyoman Dhamantra)," kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur kepada Kompas.com, Selasa pagi.

Baca juga: Dhamantra dan Imam Nahrawi Sama-sama Yakin Bisa Kalahkan KPK...

Baik Imam dan Nyoman sebelumnya mengaku optimistis dapat memenangkan gugatan praperadilan mereka.

Kuasa hukum Imam, Saleh menilai, KPK tidak mempunyai alat bukti yang kuat saat menetapkan Imam sebagai tersangka

"Kemarin ada yang menyatakan 157 bukti dalam jawaban. Begitu pembuktian hanya ada 42 bukti," kata Saleh.

"Di ranah penyelidikan yang katanya ada bukti permulaan, ternyata hanya ada tujuh berita acara permintaan keterangan. Jadi berita acara permintaan keterangan itu, apakah kemudian bisa dianggap dua alat bukti? Tidak," sambung dia.

Baca juga: I Nyoman Dhamantra Serahkan 47 Halaman Kesimpulan Praperadilan

Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Dhamantra berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Dhamantra berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar.
Sementara itu, kuasa hukum Dhamantra, Fahmi Bachmid menilai, penetapan Dhamantra sebagai tersangka telah melanggar hak asasi manusia.

Dhamantra disebut merasa keberatan karena penyidikan, penetapan dan penahanan semua dilakukan pada hari yang sama, yakni Kamis (8/8/2019).

"Sesuai dengan putusan MK, seseorang menjadi tersangka harus terlebih dahulu dilakukan proses pemerikaaan sebagai calon tersangka," kata Fahmi.

"Bukan tiba-tiba bersamaan dengan terbitnya sprindik yang sudah dicantumkan nama pemohon I Nyoman Dhamantra sebagai tersangka," sambungnya.

Adapun, pihak KPK berkeyakinan bahwa seluruh proses hukum terhadap Imam maupun Dhamantra sudah sesuai undang-undang. KPK pun meminta hakim menggugurkan gugatan praperadilan keduanya.

Baca juga: Praperadilan, Kuasa Hukum Imam Nahrawi Permasalahkan Istilah Representasi

Imam diduga menerima suap melalui staf pribadinya Miftahul Ulum sebesar Rp 14,7 miliar selama rentang waktu 2014-2018 terkair penyaluran dana hibah melalui Kemenpora kepada KONI pada tahun anggaran 2018.

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar.

Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI.

Sementara itu, Dhamantra terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Agustus 2019. Penyidik KPK mendapat informasi adanya transaksi suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.

KPK kemudian menetapkan enam tersangka. Di antaranya Dhamantra, Mirawati Basri, dan Elviyanto sebagai penerima suap.

Baca juga: Praperadilan I Nyoman Dhamantra, Saksi Nilai OTT Bertentangan dengan KUHAP

Selain itu, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar sebagai pemberi uang suap.

Dhamantra, Mirawati Basri dan Elviyanto diduga menerima uang suap sebesar Rp 2 miliar melalui transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih dari Chandry Suanda, Doddy Wahyudi dan Zulfikar.

Doddy Wahyudi diduga mentransfer Rp 2 miliar ke rekening kasir money changer milik Dhamantra. Uang Rp 2 miliar tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus Surat Persetujuan Impor (SPI). 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

Nasional
Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Nasional
Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

Nasional
Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Nasional
Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Nasional
Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Nasional
Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Nasional
Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Nasional
Kemenpan RB: Masih Banyak Masyarakat Tertipu Penerimaan CPNS

Kemenpan RB: Masih Banyak Masyarakat Tertipu Penerimaan CPNS

Nasional
Ini Alasan MA Sunat Hukuman Anas Urbaningrum dari 14 Jadi 8 Tahun

Ini Alasan MA Sunat Hukuman Anas Urbaningrum dari 14 Jadi 8 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X