Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kompas.com - 11/11/2019, 20:55 WIB
Satpol PP Kota Depok melakukan dialog dengan warga di Kampung Bulak, Depok, Jawa Barat, Senin (11/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSatpol PP Kota Depok melakukan dialog dengan warga di Kampung Bulak, Depok, Jawa Barat, Senin (11/11/2019)

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Kementerian Agama untuk pembebasan lahan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Mirsad mengatakan penertiban lahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mirsad menjelaskan, semula lahan tersebut atas nama Departemen Penerangan (Depan) RI Cq. RRI sertifikat hak pakai No. 0001/Cisalak tahun 1981.

Selanjutnya, penggunaan lahan tersebut dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI.

Misrad, menjelaskan, sebelum penertiban, di atas lahan tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh beberapa warga. Oleh pemerintah, para warga kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018 sebagai ganti atas dampak sosial dari pembangunan.

Baca juga: Polemik Penertiban Lahan UIII yang Tak Kunjung Usai

"Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan tersebut," ujar Misrad di lokasi penertiban, Senin (11/11/2019).

Sementara bagi warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi, akan ditertibkan oleh Tim Terpadu.

"Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III akan diterbitkan penertiban oleh Tim Terpadu dengan leading sektor Satpol PP Kota Depok beserta PD Kota Depok yang dibantu oleh Polres dan Kodim Kota Depok, dilaksanakan dengan tanpa kekerasanan dan manusiawi," tandasnya.

Mirsad juga menjelaskan perihal warga yang mengaku mempunyai Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot, Misrad menjelaskan, Elogendom Verponding sudah tidak berlaku lagi.

Baca juga: Cekcok dengan Warga, Satpol PP Tunda Penertiban Lahan UIII hingga Rabu

Hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serempak di seluruh Indonesia.

Disamping itu, Mirsad menegaskan Eigdom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan poyosan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok.

"Oleh karena itu tim terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban," pungkas Misrad.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X