Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Kompas.com - 11/11/2019, 19:59 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai perdebatan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan anggota Fraksi PDI-P Effendi Simbolon terjadi karena kesalahpahaman soal pemaparan postur anggaran Kementerian Pertahanan.

Perdebatan itu terjadi dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Sebenarnya itu kesalahpahaman saja," ujar Fadli saat ditemui di sela rapat kerja.

Menurut Fadli, Prabowo berharap pembahasan mendalam soal anggaran dilakukan secara tertutup bersama seluruh anggota Komisi I.

Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa

Pembahasan dilakukan secara tertutup karena sektor pertahanan merupakan isu yang sensitif dan termasuk dalam rahasia negara.

"Maksudnya Pak Prabowo kalau postur anggaran diperuntukkan tadi sudah jelas tapi pendalamannya terhadap anggaran itu diharapkan pembicaraan itu tertutup. Soal pertahanan ini sensitif," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Menurut Fadli, setelah rapat digelar secara tertutup, Prabowo memaparkan postur anggaran secara bebas ke seluruh anggota Komisi I yang hadir.

"Dan itu tadi setelah rapat dilakukan secara tertutup Pak Prabowo jauh lebih bebas berbicara dan rekan-rekan anggota juga cukup banyak," kata Fadli.

Perdebatan dalam rapat kerja berawal saat Effendi meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.

Pasalnya proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, namun tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.

"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," ujar Effendi.

Kendati demikian, hingga rapat kerja digelar secara tertutup, Prabowo enggan untuk memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan.

Prabowo menekankan bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia.

Baca juga: Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan...

Ia mengaku tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Prabowo hanya memastikan Pemerintah akan bertanggungjawab dalam menggunakan anggaran.

"Jadi saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau mau diulangi saya siap. Kan kita sudah tahu anggarannya, Rp 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap," kata Prabowo.

"Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara apa saja, secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X