Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Kompas.com - 11/11/2019, 19:59 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai perdebatan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan anggota Fraksi PDI-P Effendi Simbolon terjadi karena kesalahpahaman soal pemaparan postur anggaran Kementerian Pertahanan.

Perdebatan itu terjadi dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Sebenarnya itu kesalahpahaman saja," ujar Fadli saat ditemui di sela rapat kerja.

Menurut Fadli, Prabowo berharap pembahasan mendalam soal anggaran dilakukan secara tertutup bersama seluruh anggota Komisi I.

Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa

Pembahasan dilakukan secara tertutup karena sektor pertahanan merupakan isu yang sensitif dan termasuk dalam rahasia negara.

"Maksudnya Pak Prabowo kalau postur anggaran diperuntukkan tadi sudah jelas tapi pendalamannya terhadap anggaran itu diharapkan pembicaraan itu tertutup. Soal pertahanan ini sensitif," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Menurut Fadli, setelah rapat digelar secara tertutup, Prabowo memaparkan postur anggaran secara bebas ke seluruh anggota Komisi I yang hadir.

"Dan itu tadi setelah rapat dilakukan secara tertutup Pak Prabowo jauh lebih bebas berbicara dan rekan-rekan anggota juga cukup banyak," kata Fadli.

Perdebatan dalam rapat kerja berawal saat Effendi meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.

Pasalnya proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, namun tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.

"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," ujar Effendi.

Kendati demikian, hingga rapat kerja digelar secara tertutup, Prabowo enggan untuk memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan.

Prabowo menekankan bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia.

Baca juga: Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan...

Ia mengaku tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Prabowo hanya memastikan Pemerintah akan bertanggungjawab dalam menggunakan anggaran.

"Jadi saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau mau diulangi saya siap. Kan kita sudah tahu anggarannya, Rp 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap," kata Prabowo.

"Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara apa saja, secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X