Nasdem Targetkan Jadi Partai Pemenang Pemilu 2024

Kompas.com - 11/11/2019, 17:24 WIB
Logo Partai Nasdem googleLogo Partai Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam Kongres ke-2 menargetkan partainya bisa menjadi partai pemenang pada Pemilu 2024.

"Target pada Pemilu 2024 yang akan datang Nasdem menargetkan tidak lagi di tiga besar, tetapi insya Allah dengan pergerakan dan masif dari tingkat DPP hingga ke ranting yang disebut DPD kita targetkan Partai Nasdem berada pada posisi nomor satu," kata Charles di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Charles mengatakan, Surya meminta selama waktu satu tahun, kepengurusan partai sampai tingkat desa dapat terselesaikan.

"Untuk itu beliau (Surya Paloh) menegaskan dalam satu tahun terakhir ini di setiap kepengurusan akan ada pengurusan hingga tingkat desa, minimal ada lebih dari satu orang," ujar dia.


Baca juga: Pengamat Sebut Nasdem Belum Tentu Beroposisi, tetapi Ada Hal Lain yang Diinginkan Jokowi

Sementara itu, Ketua Bidang Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta Sugeng Suparwoto mengatakan, partainya optimistis bisa memenangkan Pemilu 2024.

Hal itu, kata dia, bisa diwujudkan dengan kerja keras dan penguatan internal dalam struktur partai.

Baca juga: Bakal Adakan Konvensi Capres 2024, Nasdem Tak Percaya Diri Usung Kadernya?

Sugeng juga mengatakan, perolehan kursi Partai Nasdem di DPR mengalami peningkatan sebesar 43 persen, sehingga pihaknya optimistis memiliki peluang besar di Pemilu 2024.

"Kenaikan tertinggi pemilu 2019 adalah partai Nasdem naiknya itu 43 persen, dari 36 kursi menjadi 59. Artinya apa segala kemungkinan bisa saja terjadi sejauh kita melakukan dengan kerja keras, dengan semuanya dengan keterlibatan hati yang mengabdikan yang terbaik," kata Sugeng.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X