KILAS

Selesaikan Persoalan Papua, Komisi I DPR Serap Aspirasi Warga Papua

Kompas.com - 11/11/2019, 16:44 WIB
Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019) KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019)

 

KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menyatakan apabila ada pelanggaran hukum dalam kasus kerusuhan yang melibatkan warga Papua, maka penegakkan hukum harus tetap diutamakan.

Hal itu dia ungkapkan setelah menyerap aspirasi masyarakat Papua yang ingin terlibat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berkomunikasi langsung terhadap tokoh-tokoh setempat di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019).

“Kami bisa memahami keinginan teman-teman, masukan dari masyarakat Papua terkait perlu adanya penegakan hukum. Saya rasa bentuk statement politik dari para Anggota akan membantu mendorong narasi tersebut,” ungkap Mutya.

Mutya menambahkan, meski bukan mitra kerja Komisi I, dia merasa kepolisian akan tetap mengedepankan hal itu.

Baca juga: Komisi I dan Prabowo Akan Bahas Keamanan di Papua hingga Alutsista

Namun, dia juga meminta aparat untuk mengedepankan aspek dialog ketika menanggapi aspirasi rakyat Papua.

Menurutnya kegiatan dialog tersebut merupakan alternatif yang tepat guna menjaga situasi keamanan di Papua tetap kondusif pasca kerusuhan pada 19 Agustus 2019 lalu.

“Semua memang harus dilakukan dengan pendekatan dialog. Saya rasa tidak cukup dengan hanya mengedepankan gakkum (penegakan hukum), karena kita semua ini sama-sama warga negara Indonesia,” kata Politisi Partai Golkar itu melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, dialog antar bangsa tidak boleh tertutup. Maka dari itu, tugas paling utama DPR adalah mendengarkan aspirasi masyarakat.

Adapun, pertemuan ini dihadiri oleh Tim Kunjungan Kerjaa Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI dengan Wakil Gubernur Papua beserta jajarannya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para tokoh masyarakat Papua turut hadir.

Kunspek ini diikuti sejumlah Anggota Komisi I DPR RI. Mereka adalah Rudianto Tjen (PDI-Perjuangan), Sturman Panjaitan (PDI-Perjuangan), HI Lodewijk Paulus (F-PG), Nurul Arifin (F-PG), Dave Akbarsyah Fikarno (F-PG), Sugiono (F-Gerindra), Yan Permenas Mandenas (F-Gerindra), Syaiful Bahri Anshori (F-PKB), dan Jazuli Juwaeni (F-PKS).

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X