Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Mayoritas Masyarakat Indonesia Pilih Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Kompas.com - 11/11/2019, 16:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo memastikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal untuk jadi ideologi resmi.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Merawat Kemajemukan Memperkuat Negara Pancasila: Agenda Nasional Promosi Toleransi pada Kepemimpinan Baru yang diselenggarakan SETARA Institute, Senin (11/11/2019) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Penyebaran paham radikalisme nyata dan ada, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal ideologi resmi negara ini," ujar Bambang.

Baca juga: 4 Tips Sukses Mahasiswa Jadi Wirausahawan dari Rektor Universitas Pancasila

Dengan demikian, kata dia, gejala-gejala intoleransi dan radikalisme yang belakangan muncul tak mewakili bangsa Indonesia yang masih memelihara toleransi.

"Gejala intoleransi dan radikalisme tak sepenuhnya mewakili potret besar toleransi umat beragama di Indonesia," lanjut dia.

Bambang mengatakan, sebuah survei pada 2017 menyebutkan, indeks kerukunan umat beragama masyarakat Indonesia masih mengedepankan toleransi walaupun secara statistik menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan, kata dia, studi tentang gambaran besar toleransi di Indonesia yang dilakukan peneliti luar negeri memperkuat hasil survei tersebut.

"Dalam beberapa studi penelitian luar menegaskan, Indonesia menjadi bukti bahwa agama tak menjadi faktor penghambat demokrasi. Malah menurutnya, semakin intens seorang beragama semakin besar kemungkinannya menerima nilai-nilai demokrasi dan toleransi," terang Bamsoet.

Menurut Bamsoet, intoleransi sebagai cikal-bakal munculnya radikalisme yang berujung pada aksi terorisme harus diatasi secara sungguh-sungguh.

Sebab, kata dia, tumbuh suburnya sikap intoleran tergantung di lahan mana dia berkembang.

"Jika ia hidup di tanah gersang maka sikap intoleransi sulit menemukan tempatnya. Sebaliknya, jika hidup di alam subur maka akan cepat berkembang," kata dia.

"Mari kita jadikan bumi Indonesia menjadi lahan yang gersang bagi sikap-sikap intoleransi," lanjut dia.

Sementara itu Direktur Riset SETARA Institute Halili mengungkapkan, dalam 12 tahun terakhir SETARA Institute menemukan 2.400 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dengan jumlah tindakan 3.177 yang tersebar di 34 provinsi.

Adapun dari 10 besar provinsi dengan jumlah peristiwa tertinggi, posisi pertama diraih oleh Jawa Barat dengan 629 peristiwa, disusul oleh DKI Jakarta di posisi dua dengan 291 peristiwa, dan Jawa Tinur di posisi tiga dengan jumlah 270 peristiwa.

"Jawa Barat dalam 12 tahun tidak pernah turun dari peringkat 1 karena multifaktor," kata dia.

Dari temuan SETARA Institute, pelaku atau aktor dari pelanggaran KBB itu sendiri ada dari negara dan non negara.

Baca juga: Surya Paloh Singgung Parpol Ngakungaku Pancasila, Hendrawan: Bukan PDI-P

Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran dilalukan oleh kepolisian sebanyak 480 tindakan.

Posisi kedua diraih oleh pemerintah daerah dengan 383 tindakan, serta posisi ketiga adalah Kementerian Agama sebanyak 89 tindakan.

Sementara pelaku dari non negara paling banyak dilakukan oleh kelompok warga hingga 600 tindakan, ormas keagamaan 249 tindakan, MUI 242 tindakan, FPI 181 tindakan, dan beberapa pelaku lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com