Cegah Petugas Kelelahan, KPU Ingin Pakai E-Rekap di Pemilu 2024

Kompas.com - 11/11/2019, 12:06 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima buku laporan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019). Dalam pertemuan itu pimpinan KPU memberikan laporan kepada Presiden terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kanan) menerima buku laporan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019). Dalam pertemuan itu pimpinan KPU memberikan laporan kepada Presiden terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) ingin menggunakan sistem rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk pemilu serentak 2024.

Tujuannya agar tak ada lagi petugas yang jatuh sakit hingga meninggal dunia saat proses rekapitulasi.

Usul untuk mengubah sistem rekapitulasi suara ini disampaikan Komisioner KPU saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: KPU Sebut Sudah Miliki Model untuk Terapkan E-Rekapitulasi


"Kami menyampaikan fakta yang terjadi di penyelenggaraan pemilu 2019, adanya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Dan kami menyampaikan beberapa usulan agar hal serupa bisa diantisipasi tidak terjadi lagi di pemilu berikutnya," kata Komisioner KPU Arief Budiman usai pertemuan dengan Jokowi.

"Pertama, kami mengusulkan penggunaan e-rekap. Sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan," sambung dia.

Arief mengatakan, sistem e-rekapitulasi sebenarnya sudah dilakukan dalam pemilu 2019 lalu.

Namun saat itu hasil rekapitulasi elektronik hanya bisa ditampilkan di website situng sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

Namun, hasil e-rekapitulasi itu tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu.

Oleh karena itu, harus ada perubahan UU Pilkada yang mengatur hasil e-rekapitulasi bisa digunakan untuk menetapkan hasil pemilu.

Baca juga: Terapkan E-Rekapitulasi, KPU Ingin Hasil Penghitungan Lebih Cepat

"Jadi, ini harus diubah di tingkat UU," kata dia.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyambut baik usul KPU ini. Ia menargetkan revisi UU Pilkada yang salah satunya akan mengatur mengenai e-rekapitulasi akan bisa dimulai oleh pemerintah dan DPR di akhir tahun 2020.

"Diusahakan pada 2021 (revisi UU Pilkada) sudah selesai," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X