Kompas.com - 11/11/2019, 11:01 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019). KPU melaporkan soal pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 serta persiapan pilkada serentak 2020. KOMPAS.com/IhsanuddinKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019). KPU melaporkan soal pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 serta persiapan pilkada serentak 2020.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (11/11/2019).

KPU melaporkan soal pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 serta persiapan Pilkada Serentak 2020.

"Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU diberi kewjiban serahkan laporan pelaksanaan pemilu kepada Presiden dan DPR. Dan hari ini kami menunaikan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam UU," kata Ketua KPU Arief Budiman membuka pertemuan.

Baca juga: KPU Ingin Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Samai Pemilu 2019

Arief lalu menyerahkan buku laporan terkait pelaksanaan pemilu 2019. Menurut dia, ada sejumlah catatan positif terkait jumlah caleg perempuan yang meningkat.

"Jadi sejak tahun 2004 sampai tahun 2019, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 jumlah kandidat perempuan meningkat sebagaimana amanah dalam UU tentang afirmasi keterwakilan perempuan," kata Arief.

Meningkatnya jumlah kandidat membuat jumlah caleg perempuan yang terpilih juga meningkat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPU Ingin Pilkada Tetap Libatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk tingkat DPR dan DPD, terpilih 131 caleg perempuan pada 2014 dan jumlahnya meningkat menjadi 162 pada 2019.

Selain itu, partisipasi pemilih juga terus mengalami peningkatan.

"Jadi kalau sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 mengalami tren menurun. Namun Pemilu 2014 kita naik tapi dengan angka yang sangat kecil. Pemilu 2019 naik cukup signifikan dari 75 persen menjadi 82 persen," kata Arief.

"Jadi mengalami kenaikan 7 persen dan ini melebihi target nasional 77,5 persen," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X