Hadir di Kongres Nasdem, Ridwan Kamil: Pemilu 2024 Masih Jauh

Kompas.com - 10/11/2019, 13:41 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kongres Nasdem KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kongres Nasdem
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kehadirannya di Kongres kedua Partai Nasdem tak dikaitkan dengan Pemilu 2024.

Ia menyadari Nasdem merupakan salah satu partai pengusungnya di Pilkada Jawa Barat pada 2018.

Namun, ia menilai Pemilu 2024 masih jauh sehingga kehadirannya di Kongres Nasdem tak ada kaitannya dengan itu.

Baca juga: Ridwan Kamil Dorong Pengusaha Jepang Berinvestasi di Jawa Barat

"Saya kira (Pemilu 2024) terlalu jauh kalau buat saya. Saya adalah gubernur yang masih baru, sedang bekerja. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan hal-hal yang masih jauh menurut saya masih belum saatnya. Dan saya masih ingin fokus membahas hal-hal yang dekat-dekat saja," ujar Emil di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/11/2019).

Ia mengatakan masih ingin fokus menyelesaikan tugasnya membangun Jawa Barat hingga 2023.

Meski demikian, Ridwan mengaku tak menutup kemungkinan bila kinerjanya di Jawa Barat sukses lantas mendapat apresiasi masyarakat luas, dirinya bisa maju di Pilpres 2024.

Karenanya, ia ingin bekerja sebaik mungkin agar berprestasi dalam membangun Jawa Barat.

Baca juga: Diundang Langsung Surya Paloh, Ridwan Kamil Jadi Pemateri di Kongres Nasdem

"Ya kita tunggu saja pada saat momennya. Tidak bisa saya jawab sekarang karena banyak dimensi-dimensi yang harus saya lakukan. Intinya saya sebagai Gubernur Jawa barat sedang fokus di Jawa Barat," ujar Emil.

"Sisa waktu empat tahun saya ingin berprestasi. Saya ingin memberikan harapan kepada rakyat Jawa Barat. Kalau ternyata positif diapresiasi, Alhamdulillah. Tapi intinya itu tekad saya sekarang," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X