Hadir di Kongres Nasdem, Ridwan Kamil: Pemilu 2024 Masih Jauh

Kompas.com - 10/11/2019, 13:41 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kongres Nasdem KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kongres Nasdem
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kehadirannya di Kongres kedua Partai Nasdem tak dikaitkan dengan Pemilu 2024.

Ia menyadari Nasdem merupakan salah satu partai pengusungnya di Pilkada Jawa Barat pada 2018.

Namun, ia menilai Pemilu 2024 masih jauh sehingga kehadirannya di Kongres Nasdem tak ada kaitannya dengan itu.

Baca juga: Ridwan Kamil Dorong Pengusaha Jepang Berinvestasi di Jawa Barat

"Saya kira (Pemilu 2024) terlalu jauh kalau buat saya. Saya adalah gubernur yang masih baru, sedang bekerja. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan hal-hal yang masih jauh menurut saya masih belum saatnya. Dan saya masih ingin fokus membahas hal-hal yang dekat-dekat saja," ujar Emil di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/11/2019).

Ia mengatakan masih ingin fokus menyelesaikan tugasnya membangun Jawa Barat hingga 2023.

Meski demikian, Ridwan mengaku tak menutup kemungkinan bila kinerjanya di Jawa Barat sukses lantas mendapat apresiasi masyarakat luas, dirinya bisa maju di Pilpres 2024.

Karenanya, ia ingin bekerja sebaik mungkin agar berprestasi dalam membangun Jawa Barat.

Baca juga: Diundang Langsung Surya Paloh, Ridwan Kamil Jadi Pemateri di Kongres Nasdem

"Ya kita tunggu saja pada saat momennya. Tidak bisa saya jawab sekarang karena banyak dimensi-dimensi yang harus saya lakukan. Intinya saya sebagai Gubernur Jawa barat sedang fokus di Jawa Barat," ujar Emil.

"Sisa waktu empat tahun saya ingin berprestasi. Saya ingin memberikan harapan kepada rakyat Jawa Barat. Kalau ternyata positif diapresiasi, Alhamdulillah. Tapi intinya itu tekad saya sekarang," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X