Eks Ketua Umum Kecewa Nasdem Beri Panggung ke Anies Baswedan Saat Pembukaan Kongres

Kompas.com - 10/11/2019, 12:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Kongres Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019) malam. Anies duduk di barisan paling depan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Kongres Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019) malam. Anies duduk di barisan paling depan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella kecewa terhadap partai tersebut karena alih-alih Presiden Joko Widodo, malah mendatangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembukaan Kongres ke-2 Nasdem.

Menurut Rio, Anies tak memiliki bagian di partai tersebut. Apalagi untuk berbicara di kongres yang dilaksanakan pada 8-11 November 2019 tersebut.

"Terkait kongres, janggal rasanya jika pembukaan Kongres Partai Nasdem pada 8 November 2019 tidak dihadiri Presiden Jokowi," ujar Rio saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

"Jika alasannya (Jokowi tak hadir) karena agenda internal, tapi kenapa Anies Baswedan diundang dan diberi porsi bicara?" lanjut Rio.

Rio mengatakan, Anies Baswedan tak memiliki kapasitas apapun di partai Nasdem.

Pasalnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya terlibat dalam pendirian organisasi masyarakat (ormas) Nasdem, bukan Partai Nasdem.

Menurut dia, kongres Partai Nasdem ini berskala nasional sehingga yang lebih tepat diundang adalah Presiden.

"Kongres pertama kami undang Presiden, kalau diundang sebagai gubernur, kalau secara nasional saya kira lebih tepatnya yang diundang Presiden karena ini kan acara nasional," ujar Rio.

Namun, yang pasti, kata dia, diundangnya Anies dalam acara tersebut membuat spekulasi terhadap Partai Nasdem semakin berkembang.

Baca juga: Surya Paloh: Komunikasi Nasdem Cair, Baik ke Partai Koalisi maupun Oposisi

Spekulasi yang dimaksud adalah karena kekecewaan Nasdem terkait kebijakan Presiden Jokowi dalam memilih Jaksa Agung di kabinet.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X