Pemerintah Klaim Telah Entaskan 6.000 Desa Tertinggal

Kompas.com - 10/11/2019, 10:05 WIB
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi saat berbicara kepada media di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDeputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi saat berbicara kepada media di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengklaim, pemerintah telah berhasil mengentaskan lebih dari 6.000 desa tertinggal melalui dana desa dan alokasi dana desa.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi mengatakan, pihaknya terus mencoba mengambil kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pembangunan desa.

"Untuk pembangunan desa sebenarnya kita telah mampu mencapai target. Kita telah mampu mengentaskan lebih dari 6.000 desa tertinggal," ujar Sonny di sela kunjungan Menteri PMK Muhadjir Effendy di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Desa Tertinggal di Indonesia Butuh 5 Juta MCK Komunal

Saat ini pihaknya tengah mencoba me-reformulasi pembagian dana desa, dari yang semula alokasi dasarnya besar menjadi kecil.

Misalnya, kata dia, alokasi dasar pelaksanaan tahun 2015 sebesar 90 persen dibagi total ke seluruh desa.

Namun untuk 2020 proporsinya diubah menjadi sebesar 69 persen, yang dibagi secara rata ke desa.

"Selama 2015-2019 kami sudah menyalurkan Rp 257 triliun uang ke desa. Kalau ditambah alokasi dana desa bisa lebih," kata dia.

Dana desa merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada desa, sedangkan alokasi dana desa adalah transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk DAU dana bagi hasil.

Dana tersebut sekurang-kurangnya harus diberikan ke desa oleh pemda sebesar 10 persen.

"Jadi kalau dana desa Rp 250 triliun selama lima tahun, selama lima tahun pula kami sudah menyalurkan alokasi dana desa  Rp 176 triliun. Total sampai Desember 2019 akan tersalur Rp 433 triliun uang ke desa," terang Sonny.

Semula target pengentasan desa tertinggal adalah sebanyak 5.000 desa untuk menjadi desa berkembang.

Baca juga: Pemerintah Berhasil Kurangi 5.000 Desa Tertinggal

Namun faktanya sudah sekitar 6.518 desa yang tertinggal, kini berubah statusnya menjadi berkembang.

Sementara desa dengan status berkembang menjadi mandiri semula ditargetkan hanya 2.000 desa tercapai 2.665 desa.

"Pendapatan per kapita penduduk desa naik secara drastis dari sekitar 572.000 tahun 2014 sekarang menjadi 852.000, naik 80 persen dibanding sebelumnya," pungkas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X