Pemerintah Klaim Telah Entaskan 6.000 Desa Tertinggal

Kompas.com - 10/11/2019, 10:05 WIB
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi saat berbicara kepada media di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDeputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi saat berbicara kepada media di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengklaim, pemerintah telah berhasil mengentaskan lebih dari 6.000 desa tertinggal melalui dana desa dan alokasi dana desa.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi mengatakan, pihaknya terus mencoba mengambil kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pembangunan desa.

"Untuk pembangunan desa sebenarnya kita telah mampu mencapai target. Kita telah mampu mengentaskan lebih dari 6.000 desa tertinggal," ujar Sonny di sela kunjungan Menteri PMK Muhadjir Effendy di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Desa Tertinggal di Indonesia Butuh 5 Juta MCK Komunal

Saat ini pihaknya tengah mencoba me-reformulasi pembagian dana desa, dari yang semula alokasi dasarnya besar menjadi kecil.

Misalnya, kata dia, alokasi dasar pelaksanaan tahun 2015 sebesar 90 persen dibagi total ke seluruh desa.

Namun untuk 2020 proporsinya diubah menjadi sebesar 69 persen, yang dibagi secara rata ke desa.

"Selama 2015-2019 kami sudah menyalurkan Rp 257 triliun uang ke desa. Kalau ditambah alokasi dana desa bisa lebih," kata dia.

Dana desa merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada desa, sedangkan alokasi dana desa adalah transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk DAU dana bagi hasil.

Dana tersebut sekurang-kurangnya harus diberikan ke desa oleh pemda sebesar 10 persen.

"Jadi kalau dana desa Rp 250 triliun selama lima tahun, selama lima tahun pula kami sudah menyalurkan alokasi dana desa  Rp 176 triliun. Total sampai Desember 2019 akan tersalur Rp 433 triliun uang ke desa," terang Sonny.

Semula target pengentasan desa tertinggal adalah sebanyak 5.000 desa untuk menjadi desa berkembang.

Baca juga: Pemerintah Berhasil Kurangi 5.000 Desa Tertinggal

Namun faktanya sudah sekitar 6.518 desa yang tertinggal, kini berubah statusnya menjadi berkembang.

Sementara desa dengan status berkembang menjadi mandiri semula ditargetkan hanya 2.000 desa tercapai 2.665 desa.

"Pendapatan per kapita penduduk desa naik secara drastis dari sekitar 572.000 tahun 2014 sekarang menjadi 852.000, naik 80 persen dibanding sebelumnya," pungkas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Nasional
BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X