Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/11/2019, 08:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Farid Assifa

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Deputi V Bidang Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida mengatakan, pemerintah masih memiliki masalah soal dana untuk keberangkatan kontingen Sea Games 2019 ke Manila, Filipina.

Nyoman mengatakan, dari kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KONI sebesar Rp 64 miliar, pemerintah baru bisa menyediakan Rp 47 miliar.

"Yang masih menjadi pending issues adalah kekurangan dana untuk keberangkatan kontingen ke Manila. Kebutuhan anggaran yang diajukan KONI Rp 64 miliar, sedangkan yang tersedia baru Rp 47 miliar," kata Nyoman di sela kunjungan Kemenko PMK ke Malang, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Di Depan Jokowi, Indra Sjafrie Yakin Timnas Juara Piala AFC dan Sea Games

Oleh karena itu, pihaknya saat ini berupaya melakukan efisiensi agar Indonesia tetap bisa mengirim kontingen ke pesta olahraga Asia Tenggara itu.

Apalagi keikutsertaan Indonesia di ajang Sea Games merupakan sasaran untuk menuju Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang mendatang.

Setidaknya Indonesia akan mengikuti 49 cabang olahraga dari 56 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan mengirim 773 atlet.

"Kami sedang berupaya untuk melakukan efisiensi di berbagai lini bahwa Indonesia akan kirim kontingen," kata dia.

Sea Games ke-30 Tahun 2019 di Manila rencananya dilaksanakan pada 30 November hingga 11 Desember 2019.

Baca juga: Buntut Perkelahian Pejabat Dispora dan KONI Sumbar, Dana Hibah Pun Cair

Lokasi pelaksanaannya dibagi menjadi 4 klaster, yakni di Metro Manila, Subic, Clark, dan BLT (Batangas, La Union, dan Tagaytay).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com