Nasdem: Bodoh jika Kita Meninggalkan Jokowi

Kompas.com - 09/11/2019, 13:15 WIB
Agus Suparto/ Fotografer Pribadi Presiden
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, dukungan itu akan ditegaskan kembali dalam Kongres II Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 8-11 November 2019.

"Ini pilpres saja baru selesai kan enggak mungkin namanya Nasdem itu yang mendukung Presiden tanpa syarat dan mahar dari 2014 mau meninggalkan yang sudah kita menangkan begitu saja," kata Irma di arena Kongres, Sabtu (9/11/2019).

"Itu (meninggalkan Jokowi) pekerjaan bodoh, pekerjaan sia-sia dan bodoh. Enggak mungkin itu kita lakukan," sambungnya.


Baca juga: Anies Baswedan yang Kian Mesra dengan Nasdem

Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago di sela Kongres II Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago di sela Kongres II Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11/2019).
Oleh karena itu, Irma heran kini banyak yang menuding Nasdem akan keluar dari koalisi Jokowi-Ma'ruf dan menjadi partai oposisi.

Apalagi, tudingan itu hanya didasari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

"Sebenarnya itu kenapa harus curiga? Kenapa harus di-framing bahwa seolah-olah kami ingin berada di luar, seolah-olah kami membangun poros baru," kata Irma.

Baca juga: Surya Paloh: Jangan karena Partai Tak Searah, Kita Jadikan Musuh Bebuyutan

Irma menegaskan komunikasi politik yang dibangun Nasdem dan PKS justru untuk membantu Presiden Jokowi mengkonsolidasi kekuatan yang ada di luar pemerintah.

Setelah PKS, Surya Paloh juga berencana bertemu dengan PAN dan Demokrat.

Baca juga: Surya Paloh Duga Ada Pihak yang Curigai Nasdem Bertemu Oposisi

"Tapi kan banyak yang nyiyir, banyak yang mencurigai. Kalau kita hidup selalu dengan kecurigaan, kapan kita bisa bangun indonesia ini ke depan menjadi lebih baik," kata dia.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menilai ada partai yang mencurigai langkah Nasdem yang membuka ruang komunikasi dengan beberapa di luar koalisi pemerintah.

Namun saat ditanya partai mana yang mencurigai Nasdem, Surya enggan menjawab. Ia hanya meyakini ada partai yang mencurigai Nasdem.

"Yang mencurigai Nasdem ya kita enggak tahu. Tapi pasti ada bagaikan angin yang terasa di tangan saya tapi saya enggak bisa tangkap dia. Enggak terlihat tapi ada perasaan saja," kata Surya di sela Kongres kedua Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Namun, Surya tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengatakan Nasdem tetap membuka ruang komunikasi dengan partai di luar koalisi pemerintahan.

"Kami bangga berada di Nasdem. Kami bangga memiliki Nasdem. Tapi kita harus lebih berbangga lagi menjadi rakyat dan warga negara Indonesia. Itu lah manifesto kita. Jadi bukan dasar Nasdem partai pengusung pemerintah kemudian hanya memikirkan kepentingan koalisi," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X