Kahar Muzakkir Jadi Pahlawan Nasional, Muhammadiyah Berterima Kasih ke Pemerintah

Kompas.com - 09/11/2019, 09:57 WIB
KOMPAS.COM/ANDI HARTIK
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersyukur Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah telah memberikan penghargaan gelar Pahlawan Nasional kepada Prof KH Kahar Muzakkir.

Gelar tersebut membuktikan pengakuan atas jasa dan pengabdian terhadap tokoh kemerdekaan yang juga tokoh Muhammadiyah kelahiran Kotagede, Yogyakarta tersebut.

"Karenanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam siaran pers resmi, Sabtu (9/11/2019).

Baca juga: Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional ke 6 Tokoh Ini

Dengan penghargaan ini, menjadi lengkap paket tiga tokoh kemerdekaan dari Muhammadiyah yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Ketiga tokoh tersebut berturut-turut, yakni Ki Bagus Hadikusumo tahun 2015, Kasman Singedimedjo tahun 2018, dan tahun 2019 Prof Kahar Muzakkir.

"Alhamdulilah semua proses administratif telah dilakukan disertai ikhtiar silaturahim, lobi, dan komunikasi yang didukung semua pihak telah berakhir baik dan menggembirakan untuk mengenang jasa tiga tokoh nasional yang berjasa besar bagi Republik ini," kata Haedar.

Haedar menambahkan, ketiga tokoh tersebut tentunya tidak menuntut gelar pahlawan.

Baca juga: Ini Profil Singkat 6 Pahlawan Nasional Baru

Namun, pemerintah dan semua komponen bangsa patut dan penting menghargai pengorbanan dan jejak perjuangan para tokoh bangsa itu.

Menurut Haedar, para pejuang kemerdekaan dan siapapun yang berjasa bagi negara sebelum dan sesudah Indonesia merdeka tentu sangatlah banyak.

Ada yang tercatat dan mungkin masih ada mereka yang luput dari perhatian pemerintah.

"Semuanya penting untuk menjadi contoh teladan bagi generasi dan elite bangsa untuk berkhidmat sepenuh hati bagi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Haedar meyakini Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang berkemajuan sebagaimana dicita-citakan para pendiri negeri ini manakala para elite, pejabat, dan warga bangsa semuanya mau berkorban mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kelompok, institusi, kroni, dan golongan sendiri.

"Kecewa dan tidak puas terhadap keadaan itu normal dan semua pihak harus introspeksi diri. Pemerintah, DPR, parpol, lembaga-lembaga negara yang lainnya, dan segenap komponen bangsa harus koreksi diri dan terbuka pada kritik dan perbaikan yang serius atas masalah-masalah bangsa untuk dicarikan pemecahan secara benar dan signifikan," ujar Haedar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X