PAN Terbuka untuk Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya terbuka untuk mengevaluasi mekanisme Pilkada secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.

Sebab, menurut Eddy, persoalan dalam Pilkada bukan hanya politik uang, tetapi pada mekanisme penyelenggaraannya.

"Pilkada itu tidak hanya menyisakan persoalan terkait biaya politik tinggi, dari salah satu sekian banyak persoalan, yang menurut saya cukup penting di dalam penyelenggaraan pilkada serentak," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Perludem: Mengubah Sistem Pilkada Tak Selesaikan Persoalan

Eddy mengatakan, mekanisme Pilkada harus dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan Pilkada 2024 yang direncanakan digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), agar tidak banyak korban berjatuhan dari aspek kepanitiaan seperti di Pemilu 2019.

"Dengan segala rasa hormat begitu banyak korban dari aspek pengawas yang sudah kita lihat, yang wafat maupun yang sakit, apalagi kalau digabung dengan pilkada serentak. Saya enggak bisa membayangkan. Masyarakat juga akan bingung nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, penyelenggaraan Pilkada secara langsung atau tidak langsung tetap membutuhkan biaya yang tinggi.

Ia menyarankan, persoalan tersebut jangan sampai mengabaikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin sendiri.

"Bagaimanapun juga masyarakat ini diberikan kedaulatan di era demokrasi, kedaulatan itu apa? Bisa memilih pemimpinnya sendiri. Kalau kedaulatan itu diambil, tentu akan banyak Kritikan dan menentang jadi itu harus diperhitungkan lagi. Jangan dilihat dari biayanya saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.