Kompas.com - 08/11/2019, 17:48 WIB
Sekjen Partai Amanat Nasiona (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Amanat Nasiona (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya terbuka untuk mengevaluasi mekanisme Pilkada secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.

Sebab, menurut Eddy, persoalan dalam Pilkada bukan hanya politik uang, tetapi pada mekanisme penyelenggaraannya.

"Pilkada itu tidak hanya menyisakan persoalan terkait biaya politik tinggi, dari salah satu sekian banyak persoalan, yang menurut saya cukup penting di dalam penyelenggaraan pilkada serentak," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Perludem: Mengubah Sistem Pilkada Tak Selesaikan Persoalan

Eddy mengatakan, mekanisme Pilkada harus dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan Pilkada 2024 yang direncanakan digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), agar tidak banyak korban berjatuhan dari aspek kepanitiaan seperti di Pemilu 2019.

"Dengan segala rasa hormat begitu banyak korban dari aspek pengawas yang sudah kita lihat, yang wafat maupun yang sakit, apalagi kalau digabung dengan pilkada serentak. Saya enggak bisa membayangkan. Masyarakat juga akan bingung nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, penyelenggaraan Pilkada secara langsung atau tidak langsung tetap membutuhkan biaya yang tinggi.

Ia menyarankan, persoalan tersebut jangan sampai mengabaikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin sendiri.

"Bagaimanapun juga masyarakat ini diberikan kedaulatan di era demokrasi, kedaulatan itu apa? Bisa memilih pemimpinnya sendiri. Kalau kedaulatan itu diambil, tentu akan banyak Kritikan dan menentang jadi itu harus diperhitungkan lagi. Jangan dilihat dari biayanya saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

Nasional
Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.