Kompas.com - 08/11/2019, 17:48 WIB
Sekjen Partai Amanat Nasiona (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Amanat Nasiona (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya terbuka untuk mengevaluasi mekanisme Pilkada secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.

Sebab, menurut Eddy, persoalan dalam Pilkada bukan hanya politik uang, tetapi pada mekanisme penyelenggaraannya.

"Pilkada itu tidak hanya menyisakan persoalan terkait biaya politik tinggi, dari salah satu sekian banyak persoalan, yang menurut saya cukup penting di dalam penyelenggaraan pilkada serentak," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Perludem: Mengubah Sistem Pilkada Tak Selesaikan Persoalan

Eddy mengatakan, mekanisme Pilkada harus dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan Pilkada 2024 yang direncanakan digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), agar tidak banyak korban berjatuhan dari aspek kepanitiaan seperti di Pemilu 2019.

"Dengan segala rasa hormat begitu banyak korban dari aspek pengawas yang sudah kita lihat, yang wafat maupun yang sakit, apalagi kalau digabung dengan pilkada serentak. Saya enggak bisa membayangkan. Masyarakat juga akan bingung nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, penyelenggaraan Pilkada secara langsung atau tidak langsung tetap membutuhkan biaya yang tinggi.

Ia menyarankan, persoalan tersebut jangan sampai mengabaikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin sendiri.

"Bagaimanapun juga masyarakat ini diberikan kedaulatan di era demokrasi, kedaulatan itu apa? Bisa memilih pemimpinnya sendiri. Kalau kedaulatan itu diambil, tentu akan banyak Kritikan dan menentang jadi itu harus diperhitungkan lagi. Jangan dilihat dari biayanya saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.