Praperadilan Dhamantra, KPK Tegaskan Penanganan Sudah Sesuai Prosedur

Kompas.com - 08/11/2019, 16:24 WIB
Kuasa hukum KPK Togi Sirait usai menyerahkan berkas kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKuasa hukum KPK Togi Sirait usai menyerahkan berkas kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka suap kasus impor bawang putih dan mantan anggota Komisi VI DPR,  I Nyoman Dhamantra.

Hal tersebut diungkapkan KPK setelah menyerahkan berkas kesimpulan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

Anggota Biro Hukum KPK, Togi Sirait mengungkapkan, KPK sudah menjalankan prosuder penanganan terhadap I Nyoman Dhamantra sesuai hukum yang berlaku.

"(Sesuai) baik Undang-Undang KPK maupun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)," ujar Togi Sirait di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).


Baca juga: I Nyoman Dhamantra Optimistis Gugatan Praperadilan Dikabulkan

Ia menegaskan, pada intinya, keterangan ahli dan pembuktian tertulis menyatakan penanganan hukum mantan anggota Komisi IV DPR itu tak melanggar hukum.

Togi menyatakan, permohonan praperadilan ini hanya sebuah dalil dengan motif pemeriksaan tidak dilakukan dengan motif langsung penetapan.

Menurut dia, KPK tidak mengurangi hak I Nyoman Dhamantra sebagai tersangka.

"Bahwa kita sudah melaksanakan proses penanganan perkara kasus suap I Nyoman Dhamantra sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, tidak mengurangi hak apa pun yang dimiliki oleh tersangka," ujar Togi.

Dalam agenda sidang lanjutan ini, baik pemohon dan termohon menyerahkan berkas kesimpulan tanpa dibacakan kepada hakim tunggal Krisnugroho.

Sidang lanjutan dengan agenda keputusan permohonan praperadilan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: I Nyoman Dhamantra Serahkan 47 Halaman Kesimpulan Praperadilan

Kasus ini bergulir dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Agustus 2019. Penyidik KPK mendapat informasi adanya transaksi suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X