SOROT POLITIK

Ketua Komisi I DPR Dorong Pendekatan Dialogis untuk Selesaikan Persoalan Papua

Kompas.com - 08/11/2019, 16:19 WIB
Dok. Partai Golkar

KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meyakini, pendekatan dialogis merupakan alternatif yang tepat untuk menjaga situasi di Papua.

Menurut dia, aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum mesti menjadi diperhatikan secara holistik dalam menuntaskan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI berupaya untuk berjumpa dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Selain itu, Komisi I DPR RI bertemu dengan pemerintah provinsi dan segenap jajaran forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di Papua.

Baca juga: Rawan Konflik, Pilkada Papua Diberi Perhatian Khusus oleh Bawaslu

Komisi I DPR RI mengundang pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama yang ada di Papua untuk duduk bersama.

Meutya berharap, ada solusi-solusi untuk menyelesaikan apa yang menjadi akar permasalahan di Papua lewat dialog tersebut.

"Jadi bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalahnya," kata Meutya dalam pernyataan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Dok. Partai Golkar

Kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bentuk komitmen DPR bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi serta penyelesaian persoalan kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang sering berdampak pada stabilitas keamanan di Papua.

"Ini kunjungan pertama Komisi I DPR periode 2019-2024. Kami memutuskan untuk ke Papua dan Papua Barat sebagai bentuk komitmen Komisi I bersama pemerintah mencari solusi terbaik untuk Papua," ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut, imbuh dia, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

“Komisi I sudah melakukan pertemuan dengan para mitra kerja, salah satunya adalah untuk mendapatkan masukan dan situasi terkini di Papua," kata dia.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Papua Jadi Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2020

 

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar pada 23 September 2020.

Hadi memprediksi Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi konflik dalam gelaran tersebut karena adanya isu SARA, konflik horisontal, dan politik uang.

 

Adapun Papua merupakan satu dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada pada 2020. 

Menurut Hadi, ada tiga aspek yang menyebabkan konflik di Pilkada 2020 yaitu aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X