SOROT POLITIK

Ketua Komisi I DPR Dorong Pendekatan Dialogis untuk Selesaikan Persoalan Papua

Kompas.com - 08/11/2019, 16:19 WIB
Dok. Partai Golkar

KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meyakini, pendekatan dialogis merupakan alternatif yang tepat untuk menjaga situasi di Papua.

Menurut dia, aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum mesti menjadi diperhatikan secara holistik dalam menuntaskan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI berupaya untuk berjumpa dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Selain itu, Komisi I DPR RI bertemu dengan pemerintah provinsi dan segenap jajaran forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di Papua.

Baca juga: Rawan Konflik, Pilkada Papua Diberi Perhatian Khusus oleh Bawaslu

Komisi I DPR RI mengundang pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama yang ada di Papua untuk duduk bersama.

Meutya berharap, ada solusi-solusi untuk menyelesaikan apa yang menjadi akar permasalahan di Papua lewat dialog tersebut.

"Jadi bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalahnya," kata Meutya dalam pernyataan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Dok. Partai Golkar

Kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bentuk komitmen DPR bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi serta penyelesaian persoalan kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang sering berdampak pada stabilitas keamanan di Papua.

"Ini kunjungan pertama Komisi I DPR periode 2019-2024. Kami memutuskan untuk ke Papua dan Papua Barat sebagai bentuk komitmen Komisi I bersama pemerintah mencari solusi terbaik untuk Papua," ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut, imbuh dia, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

“Komisi I sudah melakukan pertemuan dengan para mitra kerja, salah satunya adalah untuk mendapatkan masukan dan situasi terkini di Papua," kata dia.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Papua Jadi Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2020

 

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar pada 23 September 2020.

Hadi memprediksi Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi konflik dalam gelaran tersebut karena adanya isu SARA, konflik horisontal, dan politik uang.

 

Adapun Papua merupakan satu dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada pada 2020. 

Menurut Hadi, ada tiga aspek yang menyebabkan konflik di Pilkada 2020 yaitu aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X