Mendagri Ingin Pilkada Langsung Dievaluasi, Nasdem Tak Ingin Mundur

Kompas.com - 08/11/2019, 15:01 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Saan Mustofa menilai, evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung memang penting.

Namun demikian, ia menegaskan evaluasi pilkada langsung jangan sampai membawa kemunduran.

Saan menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginginkan Pilkada langsung dievaluasi.

"Dari Partai (Nasdem), ini kan pilkada langsung ini baru keempat kalinya dilakukan, dan tentu perlu evaluasi. Tapi ketika evaluasi bukan berarti mundur, setback, kembali ke pilkada yang dipilih DPRD," kata Saan saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Bawaslu Petakan 5 Persoalan

Jika pilkada langsung kemudian diubah menjadi pilkada tidak langsung, kata Saan, hal tersebut bukan bentuk evaluasi.

Saan sepakat dengan pemikiran Tito yang menganggap pilkada langsung mengandung catatan kekurangan, seperti politik uang dan biaya politik yang tinggi. Oleh karena itu, kata Saan, evaluasi diarahkan guna menutup kekurangan yang ada.

"Misalnya, sistem pilkada tentang bagaimana penyelenggara, pengawasannya, partainya. Jadi harus ada kesadaran juga dari partai misalnya untuk menghindari politik mahar, untuk sepakat KPU, Bawaslu, Parpol, kandidat tak melakukan proses politik transaksional baik vertikal dengan partai maupun dengan masyarakat," ujar Saan.

Hal seperti itu perlu dibicarakan dengan serius dan melibatkan banyak pihak. Saan juga menegaskan evaluasi perlu menggunakan waktu yang panjang.

"Tidak mungkin waktu cepat ya, misalnya untuk 2020. Itu kan perlu pembicaraan serius antara semua kelompok kepentingan, KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah. Jadi tidak mungkin dalam waktu mepet dan tidak mungkin dievaluasi terburu-buru," kata dia.

Baca juga: Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Tak Ingin Kasus Tulungagung dan Kudus Terulang

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

Nasional
Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X