Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PDI-P: Ada Rencana Zulkifli Hasan Temui Megawati

Kompas.com - 08/11/2019, 14:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengakui, ada rencana Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, menurut Basarah, pertemuan itu belum terlaksana karena kesibukan kedua tokoh.

"Memang ada rencana Pak Zulkifli akan menemui Bu Megawati. Namun, karena kesibukan Ibu Mega dan kesibukan Pak Zul sendiri, sampai sekarang belum terealisasi rencana pertemuan tersebut," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Bakal Bertemu, Nasdem dan PAN Bahas Pilkada 2020 hingga Pilpres 2024

Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, ia tak hanya bertemu Nasdem, tetapi juga bertemu PDI-P untuk membahas persiapan Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.

Menurut Basarah, pernyataan Zulkifli tersebut karena is merasa memiliki kesamaan visi dan misi antara PAN dan PDI-P.

"Ya, tentu Pak Zulkifli menyatakan demikian karena merasa memiliki banyak kesamaan antara visi misi dan platform perjuangan PAN dan PDI-P sehingga wajar kalau beliau memprediksikan atau merencanakan bahwa di 2024 akan ada satu koalisi kembali," ujar dia.

Basarah mengatakan, saat ini PDI-P belum membicarakan Pemilu 2024.

Sebab, kata dia, PDI-P fokus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menunaikan janji-janjinya.

"Pemilu 2024 masih cukup lama sehingga kita perlu membagi waktu untuk memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin menunaikan janji-janji politiknya dalam pemilu presiden kemarin," ucap Basarah.

Selain bertemu Megawati, Zulkifli akan bertemu pimpinan Partai Nasdem.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sudah Komunikasikan Sikap Politik PAN ke Amien Rais

Zulkifli sebelumnya mengatakan, pertemuan dengan Nasdem dalam rangka silaturahim menjelang Pilkada 2020. 

Menurut dia, dalam kontestasi pilkada, PAN harus bekerja dengan dua sampai empat partai.

Selain itu, kata Zulkifli, pertemuan tersebut membahas persiapan Pilpres 2024.

"Namanya partai politik ya, sudah mulai lihat-lihat, nanti bagaimana, kan 2024 sebentar nyampe tu enggak terasa. Banyak yang dibicarakan UU juga," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com