DPP PDI-P: Ada Rencana Zulkifli Hasan Temui Megawati

Kompas.com - 08/11/2019, 14:00 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengakui, ada rencana Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, menurut Basarah, pertemuan itu belum terlaksana karena kesibukan kedua tokoh.

"Memang ada rencana Pak Zulkifli akan menemui Bu Megawati. Namun, karena kesibukan Ibu Mega dan kesibukan Pak Zul sendiri, sampai sekarang belum terealisasi rencana pertemuan tersebut," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Bakal Bertemu, Nasdem dan PAN Bahas Pilkada 2020 hingga Pilpres 2024


Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, ia tak hanya bertemu Nasdem, tetapi juga bertemu PDI-P untuk membahas persiapan Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.

Menurut Basarah, pernyataan Zulkifli tersebut karena is merasa memiliki kesamaan visi dan misi antara PAN dan PDI-P.

"Ya, tentu Pak Zulkifli menyatakan demikian karena merasa memiliki banyak kesamaan antara visi misi dan platform perjuangan PAN dan PDI-P sehingga wajar kalau beliau memprediksikan atau merencanakan bahwa di 2024 akan ada satu koalisi kembali," ujar dia.

Basarah mengatakan, saat ini PDI-P belum membicarakan Pemilu 2024.

Sebab, kata dia, PDI-P fokus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menunaikan janji-janjinya.

"Pemilu 2024 masih cukup lama sehingga kita perlu membagi waktu untuk memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin menunaikan janji-janji politiknya dalam pemilu presiden kemarin," ucap Basarah.

Selain bertemu Megawati, Zulkifli akan bertemu pimpinan Partai Nasdem.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sudah Komunikasikan Sikap Politik PAN ke Amien Rais

Zulkifli sebelumnya mengatakan, pertemuan dengan Nasdem dalam rangka silaturahim menjelang Pilkada 2020. 

Menurut dia, dalam kontestasi pilkada, PAN harus bekerja dengan dua sampai empat partai.

Selain itu, kata Zulkifli, pertemuan tersebut membahas persiapan Pilpres 2024.

"Namanya partai politik ya, sudah mulai lihat-lihat, nanti bagaimana, kan 2024 sebentar nyampe tu enggak terasa. Banyak yang dibicarakan UU juga," tutur dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

Nasional
Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Nasional
Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X