Ma'ruf Amin Imbau Waspadai Ancaman Diskonten yang Akibatkan Aksi Massa

Kompas.com - 08/11/2019, 13:59 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11/2019) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11/2019)
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta publik mewaspadai diskonten atau ketidakpuasan terhadap pemerintah atau negara yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.

"Virus diskonten ini virus ketidakpuasan masyarakat yang bisa memicu keadaan yang tidak stabil," ucap Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg Ke-28 Tahun 2019 di The Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

Menurut dia, gejala virus tersebut sudah mulai tampak di sejumlah tempat di dunia. Sejumlah demonstrasi besar dilakukan masyarakat untuk memprotes kebijakan pemerintah.

Salah satu contoh yang disebutkan Ma'ruf adalah Chile. Terjadi gelombang massa yang dipicu kenaikan tarif angkutan umum.

Baca juga: Tak Hanya 7 Tuntutan, Kini Demo Mahasiswa dan Buruh Ajukan 7+1 Tuntutan Reformasi Dikorupsi

Ia menuturkan, bahkan reshuffle kabinet tak mampu meredam gejolak dalam negeri.

Akibatnya, acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Chile yang seharusnya dihadiri Ma'ruf Amin turut batal.

"Tadinya tanggal 11 besok saya diminta Presiden untuk mengikuti sidang di Chile, APEC. Ternyata sidang APEC ditunda," kata dia.

Contoh lain adalah Hong Kong. Aksi protes di Hong Kong terjadi sejak Juni lalu yang dipicu Rancangan Undang-Undang Ekstradisi.

Baca juga: Soal Aksi Mahasiswa, Pengamat: Presiden Memihak Siapa?

RUU itu bakal memungkinkan pelanggar untuk diekstradisi ke China daratan maupun wilayah pemerintah lain.

Menurut Ma'ruf, virus tersebut harus diantisipasi demi menjaga stabilitas negara sehingga Indonesia dapat lebih maju lagi.

"Sehingga kita bisa menjaga stabilitas bangsa dan negara, yang mudah-mudahan bisa mencapai Indonesia Maju, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang memberikan keamanan dan kenyamanan," tutur dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Nasional
Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X