Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Imbau Waspadai Ancaman Diskonten yang Akibatkan Aksi Massa

Kompas.com - 08/11/2019, 13:59 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta publik mewaspadai diskonten atau ketidakpuasan terhadap pemerintah atau negara yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.

"Virus diskonten ini virus ketidakpuasan masyarakat yang bisa memicu keadaan yang tidak stabil," ucap Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg Ke-28 Tahun 2019 di The Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

Menurut dia, gejala virus tersebut sudah mulai tampak di sejumlah tempat di dunia. Sejumlah demonstrasi besar dilakukan masyarakat untuk memprotes kebijakan pemerintah.

Salah satu contoh yang disebutkan Ma'ruf adalah Chile. Terjadi gelombang massa yang dipicu kenaikan tarif angkutan umum.

Baca juga: Tak Hanya 7 Tuntutan, Kini Demo Mahasiswa dan Buruh Ajukan 7+1 Tuntutan Reformasi Dikorupsi

Ia menuturkan, bahkan reshuffle kabinet tak mampu meredam gejolak dalam negeri.

Akibatnya, acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Chile yang seharusnya dihadiri Ma'ruf Amin turut batal.

"Tadinya tanggal 11 besok saya diminta Presiden untuk mengikuti sidang di Chile, APEC. Ternyata sidang APEC ditunda," kata dia.

Contoh lain adalah Hong Kong. Aksi protes di Hong Kong terjadi sejak Juni lalu yang dipicu Rancangan Undang-Undang Ekstradisi.

Baca juga: Soal Aksi Mahasiswa, Pengamat: Presiden Memihak Siapa?

RUU itu bakal memungkinkan pelanggar untuk diekstradisi ke China daratan maupun wilayah pemerintah lain.

Menurut Ma'ruf, virus tersebut harus diantisipasi demi menjaga stabilitas negara sehingga Indonesia dapat lebih maju lagi.

"Sehingga kita bisa menjaga stabilitas bangsa dan negara, yang mudah-mudahan bisa mencapai Indonesia Maju, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang memberikan keamanan dan kenyamanan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com