Hasto Kristiyanto: Laporan Dewi Tanjung Bukan Sikap Resmi PDI-P

Kompas.com - 08/11/2019, 12:18 WIB
KOMPAS.COM/A. FAIZAL

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, laporan polisi yang dibuat Dewi Tanjung terhadap Novel Baswedan bukan merupakan sikap resmi partai.

Laporan itu juga tidak ada kaitannya dengan PDI-P.

"Yang dilakukan Dewi Tanjung tidak ada kaitannya dengan PDI-P dan bukan sikap resmi partai," ujar Hasto kepada wartawan di Gedung Arsip Negara, Jakarta Barat, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Laporan Dewi Tanjung terhadap Novel Tak Seharusnya Ditindaklanjuti

Menurut Hasto, laporan yang dilayangkan Dewi atas nama pribadi. Sebagai seorang warga negara, Dewi dinilai memiliki hak untuk menyatakan pendapat karena dijamin konstitusi.

Hasto kemudian menyinggung pengalamannya yang pernah melaporkan Abraham Samad saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu, Samad diduga menyalahgunakan wewenang demi bertemu elite PDI-P.

Menurut Hasto, laporan Dewi konteksnya sama dengan laporan yang pernah dibuatnya saat itu.

"Sama ketika saat itu saya mempersoalkan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan Pak Abraham Samad. Itu murni bagaimana tanggung jawab pribadi di dalam menegakkan kebenaran di atas kebenaran," ujar Hasto.

Sebelumnya, Politisi PDI-P Dewi Tanjung melaporkan penyidik KPK Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Laporan Dewi Tanjung Dikecam, dari Tak Manusiawi hingga Penggiringan Opini

Dalam laporannya, Novel dituduh melakukan penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Nasional
Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Nasional
Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X