Kasus Tewasnya Mahasiswa Kendari Terungkap, Anggota Reserse Pelakunya Halaman 2

Kompas.com - 08/11/2019, 07:51 WIB

Devina Halim,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Devina Halim

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Kompas TV Keinginan KPU untuk melarang mantan koruptor ikut pemilihan kepala daerah ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut larangan tersebut dapat mengebiri hak politik seseorang. Menurut Tito ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam menyikapi korupsi di pemerintahan. Yaitu dengan hukuman perampasan hak politik atau memberikan rehabilitasi pada napi koruptor dan memberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kedua langkah tersebut nantinya akan didiskusikan Tito bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum mengajukan draf peraturan KPU atau PKPU dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Salah satunya mengenai larangan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. Pada Pemilihan Legislatif 2019 KPU juga sempat mengeluarkan larangan mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi tersebut. Namun aturan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pelarangan tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang Pemilu. #Koruptor #Pilkada2020 #Mendagri

Sanksi Disiplin

Sebelumnya, Brigadir AM beserta lima rekan lainnya telah dinyatakan bersalah karena melanggar standard operational procedure (SOP).

Mereka kedapatan membawa senjata api saat pengamanan unjuk rasa. Padahal, sejak awal sudah diinstruksikan agar tidak membawa senjata api.

Selain Brigadir AM, identitas kelimanya yaitu mantan Kasat Reskrim Polres Kendari, AKP DK, Bripka MA, Bripka MI, Briptu H, serta Bripda FRS.

Namun, berdasarkan hasil investigasi menurut Polri, kelimanya tidak berkaitan langsung dengan tewasnya korban. Mereka hanya dikenakan sanksi etik.

"Yang lima (anggota polisi lainnya) etika saja," tutur Patoppoi.

Sanksi yang diberikan terdiri dari teguran tertulis, penundaan kenaikkan pangkat, penundaan gaji berkala dan penundaan pendidikan selama satu tahun.

Tunggu Inkrah

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Brigadir AM masih anggota Polri, meski berstatus sebagai tersangka.

Status keanggotaan Brigadir AM sebagai polisi akan diputuskan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah atas kasusnya.

"Masih anggota aktif. Dia punya praduga tidak bersalah, jadi nanti setelah inkrah di pengadilan baru akan diputuskan," ujar Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Brigadir AM disangkakan Pasal 351 ayat 3 dan/atau pasal 359 KUHP subsider Pasal 360 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Pelaku akan dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kemudian, berkas perkara kasus tersebut juga akan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.