Jaksa Agung: Saya Tidak akan Membawa Kejaksaan ke Politik

Kompas.com - 07/11/2019, 22:32 WIB
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, tidak akan membawa institusi kejaksaan ke arah politik.

"Saya tidak ada berpolitik, tidak akan membawa kejaksaan ke arah politik," kata ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Jaksa Agung Usulkan Perubahan Regulasi Penyelesaian Kasus HAM Berat

Burhanuddin menegaskan, dirinya berlatar belakang profesional, bukan partai politik. Ia merupakan pejabat karier di kejaksaan.

"Saya diangkat Presiden sebagai Jaksa Agung dasarnya adalah profesional," ujar dia.

Bahkan, sekalipun ia merupakan saudara kandung politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin, ia diangkat menjadi Jaksa Agung lantaran rekam jejaknya di institusi kejaksaan.

Ia pun berkomitmen melakukan tugas dan wewenangnya sebagai jaksa agung dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Diberitakan, Presiden Jokowi menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Burhanuddin adalah Jaksa Agung dari kalangan internal lembaga tersebut. Ia dilantik menggantikan pendahulunya, Muhammad Prasetyo. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

Nasional
Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Nasional
Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Nasional
Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Nasional
Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Nasional
Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X