Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung: Saya Tidak akan Membawa Kejaksaan ke Politik

Kompas.com - 07/11/2019, 22:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, tidak akan membawa institusi kejaksaan ke arah politik.

"Saya tidak ada berpolitik, tidak akan membawa kejaksaan ke arah politik," kata ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Jaksa Agung Usulkan Perubahan Regulasi Penyelesaian Kasus HAM Berat

Burhanuddin menegaskan, dirinya berlatar belakang profesional, bukan partai politik. Ia merupakan pejabat karier di kejaksaan.

"Saya diangkat Presiden sebagai Jaksa Agung dasarnya adalah profesional," ujar dia.

Bahkan, sekalipun ia merupakan saudara kandung politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin, ia diangkat menjadi Jaksa Agung lantaran rekam jejaknya di institusi kejaksaan.

Ia pun berkomitmen melakukan tugas dan wewenangnya sebagai jaksa agung dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Diberitakan, Presiden Jokowi menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Burhanuddin adalah Jaksa Agung dari kalangan internal lembaga tersebut. Ia dilantik menggantikan pendahulunya, Muhammad Prasetyo. 

 

Kompas TV Juru Bicara Presiden menegaskan masih dalam tahap menerima masukan dan pertimbangan berbagai pihak untuk memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegasan ini muncul setelah beredar hoaks Basuki Tjahaja Purnama atau BTP dan Antasari Azhar dipilih sebagai anggota dewan pengawas. Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman hingga kini belum ada satu pun nama yang dicetuskan menjadi kandidat Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden telah mengundang pendapat langsung dari tokoh-tokoh masyarakat tetapi belum ada satu pun nama yang mengemuka untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menegaskan kabar yang menyebut BTP dan Antasari Azhar menjadi anggota Dewan Pengawas KPK adalah hoaks. Informasi ini sudah beredar sejak bulan lalu dan dipastikan bohong. #Ahok #DewanPengawasKPK #PresidenJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com