Nasdem Anggap Sindiran Jokowi soal Surya-Sohibul Guyon Semata

Kompas.com - 07/11/2019, 19:05 WIB
Agus Suparto/ Fotografer Pribadi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem tak menganggap serius pernyataan Presiden Joko Widodo tentang rangkulan hangat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Saan Mustopa menyebut, pernyataan Presiden Jokowi itu adalah guyon semata.

"Saya melihatnya (pernyataan Presiden disampaikan) dalam forum besar, HUT partai. Pak Jokowi bikin candaan seperti itu," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Nasdem: Kami Berjuang Keras Menangkan Jokowi, Masa Mau Meninggalkan

Nasdem tidak melihat Presiden terusik dengan keharmonisan Nasdem dengan PKS yang merupakan partai politik di luar pendukung pemerintah.

"Menurut saya, ya bukan karena ketidakberkenanan dan keraguan Jokowi terhadap Nasdem," lanjut dia.

Guyonan tersebut diyakini hanya untuk mencairkan suasana.

Presiden Jokowi pun diyakini mendukung sikap Surya yang menjalin komunikasi dengan parpol di luar koalisi.

Saan menyebut, Presiden Jokowi justru dapat menjadikan Nasdem sebagai jembatan komunikasi dengan parpol di luar pendukung pemerintah.

"Kita pahami juga pertemuan Pak Surya dengan (Presiden) PKS itu dalam konteks pemahaman Pak Jokowi cukup strategis," ujar Saan.

Baca juga: Disindir Jokowi, Nasdem Tetap Lanjutkan Safari Politiknya

"Artinya dari sisi koalisi, itu penting ya untuk membangun hubungan dengan partai di luar koalisi. Untuk menjadi jembatan di antara partai-partai koalisi yang ada, yang relatif bisa bertemu itu Pak Surya," lanjut dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X