Bahas Pertahanan Negara, Komisi 1 DPR Akan Rapat dengan Menhan Prabowo

Kompas.com - 07/11/2019, 17:29 WIB
KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI

KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menuturkan Komisi 1 DPR akan melakukan rapat dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan memanggil Menteri Pertahan Prabowo Subianto.

“Komisi I DPR akan memanggil Menhan Prabowo Subianto, pada Senin (11/11/2019) pukul 10.00 WIB. Melalui komunikasi antara Sekretariat Komisi 1 DPR dan Kemhan, Pak Prabowo menyatakan akan hadir dan akan didampingi Wamenhan," tutup Meutya.

Rapat itu digelar untuk membahas kebijakan dan strategi pertahanan negara yang akan disampaikan Menhan Prabowo Subianto.

Baca juga: Rapat di DPR, Menteri Agama Diminta Tak Bikin Gaduh soal Radikalisme

"Hal-hal yang terkait kebijakan umum Kemhan dapat disampaikan dalam rapat terbuka. Namun, yang terkait strategi dan rahasia negara tentu disampaikan secara tertutup," ujar Meutya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Politisi Partai Golkar itu juga optimistis rapat kerja perdana Komisi I DPR RI dengan Kemhan akan berjalan lancar. Terlebih, kinerja Prabowo selama ini juga ditunggu publik dan media.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Saya yakin Komisi I DPR dan Pak Prabowo Subianto akan dapat menjalankan kemitraan yang baik dan saling menghormati," ungkapnya.

Baca juga: Komisi I DPR Dijadwalkan Rapat Perdana dengan Prabowo Pekan Depan

Rapat kerja perdana Komisi I DPR RI dengan Kemhan akan dihadiri Menhan beserta jajarannya, termasuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X