Kemenhan Minta Pengusaha Industri Pertahanan Bentuk Konsorsium

Kompas.com - 07/11/2019, 16:38 WIB
Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraStaf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan meminta para pelaku usaha industri pertahanan dalam negeri membentuk konsorsium untuk membuat sejumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista).

Hal itu disampaikan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Bondan Tiara Sofyan dalam sebuah diskusi di Galeri Foto Antara, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut Bondan, mereka perlu membentuk konsorsium untuk menutupi kekurangan modal dalam memproduksi beragam alutsista yang dibutuhkan TNI.

Baca juga: KKIP Usul Bentuk Asosiasi Pelaku Industri Pertahanan

"Sepertinya permodalan (masih jadi masalah). Sepertinya ya. Karena perusahaannya rata-rata kecil dan menengah. Makanya saya sangat mendorong mereka menjadi konsorsium. Supaya tidak sendiri-sendiri," ujar Bondan.

"Contoh seperti kita bikin program roket. Itu konsorsium. Pimpinan konsorisumnya PT Pindad, anggotanya ada. Kalau menjadi konsorsium kan terjadi penghimpunan kekuatan itu, baik dari modal maupun SDM," lanjut dia.

Baca juga: 40 Persen Anggaran Pertahanan Bakal Habis untuk Gaji Pegawai

Ia pun berharap dengan terbentuknya konsorsium yang terdiri dari perusahaan dalam negeri maka alutsista semakin banyak yang diproduksi dari dalam negeri.

"Tentunya harapannya porsi belanja alutsista akan semakin banyak diambil oleh industri pertahanan dalam negeri baik dari BUMN maupun swasta," lanjut dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X