Kemenhan Minta Pengusaha Industri Pertahanan Bentuk Konsorsium

Kompas.com - 07/11/2019, 16:38 WIB
Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraStaf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan meminta para pelaku usaha industri pertahanan dalam negeri membentuk konsorsium untuk membuat sejumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista).

Hal itu disampaikan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Bondan Tiara Sofyan dalam sebuah diskusi di Galeri Foto Antara, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut Bondan, mereka perlu membentuk konsorsium untuk menutupi kekurangan modal dalam memproduksi beragam alutsista yang dibutuhkan TNI.

Baca juga: KKIP Usul Bentuk Asosiasi Pelaku Industri Pertahanan

"Sepertinya permodalan (masih jadi masalah). Sepertinya ya. Karena perusahaannya rata-rata kecil dan menengah. Makanya saya sangat mendorong mereka menjadi konsorsium. Supaya tidak sendiri-sendiri," ujar Bondan.

"Contoh seperti kita bikin program roket. Itu konsorsium. Pimpinan konsorisumnya PT Pindad, anggotanya ada. Kalau menjadi konsorsium kan terjadi penghimpunan kekuatan itu, baik dari modal maupun SDM," lanjut dia.

Baca juga: 40 Persen Anggaran Pertahanan Bakal Habis untuk Gaji Pegawai

Ia pun berharap dengan terbentuknya konsorsium yang terdiri dari perusahaan dalam negeri maka alutsista semakin banyak yang diproduksi dari dalam negeri.

"Tentunya harapannya porsi belanja alutsista akan semakin banyak diambil oleh industri pertahanan dalam negeri baik dari BUMN maupun swasta," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Nasional
BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X