Dana Desa Dinilai Harus Jadi Dana Stimulan, Bukan Ketergantungan

Kompas.com - 07/11/2019, 09:23 WIB
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa-desa di Tanah Air diharapkan jadi dana stimulan dan bukan malah menjadi dana ketergantungan dari desa-desa tersebut.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, jika sebuah desa sudah ketergantungan dengan dana desa, maka desa tersebut tak bisa berkembang sendiri.

"Proyeksinya adalah dana desa ini harus makin lama makin dilihat sebagai dana stimulan, menstimulasi munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri dari masyarakat. Jadi bukan malah menciptakan ketergantungan seakan-seakan desa itu hidup dari dana desa," kata Robert saat dihubungi, Rabu (6/11/2019).

Dia mengatakan, dalam penggunaan dana desa pada lima tahun terakhir, alokasi dana desa untuk infrastruktur mulai terasa. Antara lain untuk pertanian, transportasi, hingga energi.

Baca juga: Masalah Desa Fiktif, Pemerintah Dinilai Lemah Memverifikasi Dana Desa

Sementara untuk lima tahun ke depan, kata dia, sumber daya manusia (SDM) perlu difokuskan dalam penggunaan dana desa sebagaimana visi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Fokus pada alokasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Tiga itu untuk meningkatkan kualitas SDM di desa, visinya berarti bagaimana pemberdayaan, institusi atau kelembagaan ekonomi desa itu makin kuat," kata dia.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dari dana desa belum menjadi dana desa sebagai dana stimulan.

Namun, jika dana desa tersebut diperkuat untuk badan usaha milik desa (bumdes), penguatan koperasi desa, dan dana bergulir, kata dia, maka dana desa bisa menjadi dana stimulan.

"Kalau suatu waktu ada desa yang gagah mengatakan bahwa kami tidak akan butuh lagi dana desa karena sudah mandiri, bisa menghasilkan. Itu berarti berhasil," kata dia.

"Jangan memutar di dana desa saja, kalau itu bukan menciptakan pemberdayaan tapi ketergantungan yang ada," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X