Dana Desa Dinilai Harus Jadi Dana Stimulan, Bukan Ketergantungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa-desa di Tanah Air diharapkan jadi dana stimulan dan bukan malah menjadi dana ketergantungan dari desa-desa tersebut.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, jika sebuah desa sudah ketergantungan dengan dana desa, maka desa tersebut tak bisa berkembang sendiri.

"Proyeksinya adalah dana desa ini harus makin lama makin dilihat sebagai dana stimulan, menstimulasi munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri dari masyarakat. Jadi bukan malah menciptakan ketergantungan seakan-seakan desa itu hidup dari dana desa," kata Robert saat dihubungi, Rabu (6/11/2019).

Dia mengatakan, dalam penggunaan dana desa pada lima tahun terakhir, alokasi dana desa untuk infrastruktur mulai terasa. Antara lain untuk pertanian, transportasi, hingga energi.

Baca juga: Masalah Desa Fiktif, Pemerintah Dinilai Lemah Memverifikasi Dana Desa

Sementara untuk lima tahun ke depan, kata dia, sumber daya manusia (SDM) perlu difokuskan dalam penggunaan dana desa sebagaimana visi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Fokus pada alokasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Tiga itu untuk meningkatkan kualitas SDM di desa, visinya berarti bagaimana pemberdayaan, institusi atau kelembagaan ekonomi desa itu makin kuat," kata dia.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dari dana desa belum menjadi dana desa sebagai dana stimulan.

Namun, jika dana desa tersebut diperkuat untuk badan usaha milik desa (bumdes), penguatan koperasi desa, dan dana bergulir, kata dia, maka dana desa bisa menjadi dana stimulan.

"Kalau suatu waktu ada desa yang gagah mengatakan bahwa kami tidak akan butuh lagi dana desa karena sudah mandiri, bisa menghasilkan. Itu berarti berhasil," kata dia.

"Jangan memutar di dana desa saja, kalau itu bukan menciptakan pemberdayaan tapi ketergantungan yang ada," ujar dia.