Edhy Prabowo Genjot Subsektor yang Selama Ini Bikin Jokowi Gregetan

Penyebabnya karena nilai jual benih lobster di dalam negeri tergolong masih rendah. Untuk meningkatkan nilai jual benih lobster, maka perlu adanya perbaikan aturan.

Menurutnya, aturan larangan penjualan benih lobster membuat negara kehilangan penambahan devisa.

“Lalu, ditanya bagaimana kalau untuk kepentingan budidaya? Nah, ini saya kira yang perlu dicari jalan keluar. Misalnya, bisa dibudidayakan, tapi di lokasi yang sama di tempat penangkapan benih," katanya.

"Kalau alasannya ketersediaan benih yang tidak cukup, mungkin kita bisa bikin aturannya, tidak harus satu kabupaten atau satu provinsi, mungkin tiga provinsi bersatu bikin kawasan budidaya, yang penting ada perjanjian dan keyakinan," sambungnya.

Adapun pencapaian akuakultur pada lima tahun terakhir terbilang cukup positif.

Berdasarkan data KKP, pendapatan pembudidaya naik dari Rp 3,3 juta per bulan menjadi Rp 3,6 juta per bulan di 2018.

Angka nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI) juga melonjak dari sekitar 99 di 2014 menjadi 102,9 pada 2018.

"Capaian positif di atas memang belum optimal. Tentu dengan semangat baru Pak Menteri, kinerja ini akan terus kita tingkatkan,” terabg Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.

Ia menyatakan, salah satu strategi yang akan dilakukan yakni mempercepat pengembangan akuakultur berbasis kawasan di daerah-daerah potensial.

Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Bagikan 1,2 Ton Ikan Bakar di Bandung

Salah satu contohnya adalah kerja sama pengembangan akuakultur antara Gorontalo, Buol, Bolaang Mongondow Utara, dan Bone Bolango.

Lima daerah itu tergabung dalam Badan Kerjasama Utara-Utara (BKSU).

Ia berharap, semakin banyak daerah lain yang akan melakukan kerjasama serupa.

"Para bupati ini memiliki komitmen tinggi dalam mendorong pengembangan kawasan budidaya di daerahnya. Saya kira jadi modal untuk memajukan subsektor akuakultur,” terang Slamet.