Edhy Prabowo Genjot Subsektor yang Selama Ini Bikin Jokowi Gregetan

Kompas.com - 07/11/2019, 08:56 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Kompas.com/MUTIA FAUZIAMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Edhy menyinggung adanya larangan penanganan benih lobster.

Baca juga: Edhy Prabowo: Masalah Laut Bukan Rumit Kayak Harus Menerbangkan Apollo ke Bulan

Peraturan yang dimaksud Edhy adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI.

Poin yang menjadi perhatian yakni Pasal 7 yang menyebut bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budi daya.

Ia mengklaim, larangan penanganan benihobster banyak dikeluhkan masyarakat.

Dia berpendapat, aturan tersebut semata-mata hanya untuk mengendalikan penyelundupan ekspor benih lobster ke luar negeri.

Penyebabnya karena nilai jual benih lobster di dalam negeri tergolong masih rendah. Untuk meningkatkan nilai jual benih lobster, maka perlu adanya perbaikan aturan.

Menurutnya, aturan larangan penjualan benih lobster membuat negara kehilangan penambahan devisa.

“Lalu, ditanya bagaimana kalau untuk kepentingan budidaya? Nah, ini saya kira yang perlu dicari jalan keluar. Misalnya, bisa dibudidayakan, tapi di lokasi yang sama di tempat penangkapan benih," katanya.

"Kalau alasannya ketersediaan benih yang tidak cukup, mungkin kita bisa bikin aturannya, tidak harus satu kabupaten atau satu provinsi, mungkin tiga provinsi bersatu bikin kawasan budidaya, yang penting ada perjanjian dan keyakinan," sambungnya.

Adapun pencapaian akuakultur pada lima tahun terakhir terbilang cukup positif.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X