Wamendes PDTT Sebut Jumlah Desa Fiktif Sangat Kecil Persentasenya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa sejauh ini pihaknya telah menemukan 15 desa fiktif.

Meski demikian, Budi Arie menilai bahwa jumlah desa fiktif itu masih tak signifikan jika dibandingkan jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 74.954.

"Persentasenya sangat kecil," ujar Budi Arie dalam keterangan pers yang diterima pada Rabu (6/11/2019).

Menurut dia, ada kemungkinan munculnya desa fiktif ini dikarenakan persoalan administrasi.

Baca juga: Masalah Desa Fiktif, Pemerintah Dinilai Lemah Memverifikasi Dana Desa

Kemendes PDTT juga sudah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan langsung terkait munculnya desa fiktif.

"Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengecekan lapangan. Kami akan merespons cepat soal ini," kata Budi.

Dia mengatakan, aparat hukum diharapkan dapat memproses adanya penyelewengan dana desa dengan munculnya desa fiktif tersebut.

Kemendes PDTT, kata dia, akan memastikan bahwa uang rakyat melalui dana desa tersebut digunakan seutuhnya untuk kemajuan dan kemakmuran desa.

Pada kesempatan itu, Budi Arie yang melakukan kunjungan kerja di Majalengka juga memastikan bahwa di Jawa Barat tidak ada desa fiktif yang dimaksud.

Baca juga: Wamendes Minta Masyarakat Pelototi Penggunaan Dana Desa

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.