Nadiem Makarim Jelaskan Tujuan Minta Waktu 100 Hari ke Jokowi

Kompas.com - 07/11/2019, 05:13 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem  Makarim sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan tujuan dia meminta waktu 100 hari kepada Presiden Joko Widodo.

Nadiem mengatakan, ia meminta waktu 100 hari untuk merancang dan menyusun program kerja.

"Iya 100 hari itu untuk menyusun, untuk mendengar, untuk belajar dan menyusun rancangan program. Itu maksudnya. Jadi kita tidak bisa terlalu terburu-buru untuk melakukan itu," kata Nadiem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Nadiem mengatakan, ia bersama jajaran Kemendikbud tengah menyiapkan beberapa hal. Untuk itu, ia meminta semua pihak bersabar menunggu program tersebut.

"Ya mohon kesabarannya untuk menunggu rancangannya. 100 hari untuk mendengar, belajar dan merancang," ujar dia.

Baca juga: Nadiem Gugup di Hadapan Komisi X: Semoga Saya Tak Kecewakan Milenial

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan waktu selama 100 hari kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk merancang sistem aplikasi pendidikan.

Target ini sesuai dengan permintaan Nadiem sendiri.

"Mas Menteri mengatakan 'Beri waktu saya Pak 100 hari untuk menyiapkan dan merancang itu'. Dari apa yang disampaikan Mas Menteri ke saya, saya meyakini beliau bisa melakukan itu," kata Jokowi saat berbincang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Jokowi mengatakan, untuk menciptakan sebuah aplikasi sistem pendidikan tidak mudah dan butuh waktu lama.

Apalagi, Indonesia sebagai sebuah negara besar memiliki kesenjangan kualitas pendidikan di tiap wilayahnya.

Baca juga: Menaruh Harapan pada Menteri Nadiem Makarim

Selain itu, dalam hal manajemen juga tidak mudah mengelola 3,5 juta guru, 300 ribu sekolah, dan 50 juta pelajar Indonesia. Hal yang harus dipikirkan adalah membuat sebuah standardisasi yang bisa diikuti semua sekolah.

Oleh karena itulah Jokowi memercayakan pos Mendikbud ke Nadiem Makarim yang merupakan pendiri Go-Jek, perusahaan rintisan berbasis teknologi yang kini sudah menyandang status decacorn.

"Kita sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mengandalkan sebuah sistem yang manual enggak mungkin menjangkau manajemen sebesar itu. Sehingga diperlukan sebuah keberanian, terobosan-terobosan yang tidak biasa kita lakukan," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X