Lokataru Kecam Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 07/11/2019, 03:07 WIB
Ilustrasi BPJS ShutterstockIlustrasi BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Lokataru Foundation mengecam keras kebijakan pemerintah menaikkan yang iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Kami memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kami mengecam dan menolak kenaikan ini," ujar peneliti Lokataru Foundation, Muhammad Elfiansyah Alaydrus, di Kantor Lokataru Foundation, Rabu (6/11/2019).

Dia lantas menjelaskan alasan sikap Lokataru. Pertama, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara Indonesia.

"Negara harus memenuhi dan melindungi hal tersebut," kata Elfiansyah.


Kedua, Lokataru menilai pengelolaan BPJS kesehatan belum profesional.

Hal ini, kata Elfiansyah, terindikasi dari operasional BPJS Kesehatan sejak 2014-2019 yang masih mengalami defisit.

Kondisi defisit ini, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga 2019.

"Ini yang menjadi penekanan kami bahwa sebelum menaikan iuran, seharusnya BPJS Kesehatan melakukan berbagai evaluasi sebelum melakukan pembebanan kepada masyarakat," ujar dia.

Masih mengutip data BPKP, Lokataru juga mengungkapkan masih lemahnya kontrol pemerintah terhadap perusahaan yang lalai mendaftarkan para pekerjanya untuk mendapat jaminan BPJS Kesehatan.

Data terakhir audit BPKP menunjukkan lebih dari 2.000 badan usaha tidak melaporkan gajinya dengan benar. Selain itu, ada lebih dari 50.000 badan usaha yang tidak tertib dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Jadi kami menilai kebijakan kenaikan iuran ini tidak patut dikeluarkan oleh pemerintah pada saat BPJS Keksehatan sebagai operator pelaksanaan jaminan kesehatan nasional masih belom profesional dan masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan," ucap Elfiansyah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Nasional
Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Nasional
Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Nasional
Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Nasional
Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Nasional
Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Nasional
Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Nasional
Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Nasional
Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

Nasional
Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Nasional
Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X