Ini Alasan Bambang Soesatyo Tak Hadiri Pleno Golkar

Kompas.com - 06/11/2019, 22:52 WIB
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap alasan ketidakhadirannya dalam rapat pleno Golkar, Selasa (5/11/2019) lalu.

Bambang mengaku, tak bisa hadir dalam pleno lantaran harus menghadiri rapat mendadak di luar DPP Golkar.

"Kemarin saya ada rapat di luar. Karena undangannya mendadak, saya enggak bisa mundurkan agenda yang sudah terjadwal sebelumnya," kata Bambang saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo Tak Hadiri Rapat Pleno Golkar, Ada Apa?

Adapun, Bambang menyambangi kantor DPP Nasdem atas kapasistasnya sebagaI Ketua MPR RI.

Meski tak hadir dalam rapat, Bambang menyebut, dirinya diwakili oleh beberapa kader Golkar yang lain.

"Kan ada teman-teman saya di sana," ujar dia.

Bambang mengatakan, kehadirannya di acara Nasdem itu dalam rangka roadshow kebangsaan. Ia akan mendatangi para ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Rapat Pleno DPP Partai Golkar Dimulai Tanpa Bambang Soesatyo

"Kami minta Bang Surya agar minggu ini bisa menerima kami, pimpinan MPR, untuk berdialog tentang kebangsaan terkait rekomendasi MPR periode lalu soal amendemen, dan perlunya dihidupkan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)," kata Bambang.

Selain Surya, Bambang sebelumnya telah mendatangi Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ke depan, Bambang juga akan meneruskan roadshow ke partai lainnya, termasuk organisasi-organisasi keagamaan.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Nasional
BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X