Pleno Golkar Putuskan Tak Boleh Ada Pengangkatan Plt Jelang Munas

Kompas.com - 06/11/2019, 21:33 WIB
Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (5/11/2019) malam, memutuskan tidak boleh lagi ada kebijakan reposisi jabatan Ketua DPD I dan DPD II oleh jabatan Plt (Pelaksana Tugas) jelang Musyawarah Nasional Partai Golkar.

"Hal ini tentu untuk menjaga kedaulatan pemilik suara dan menciptakan suasana agar Munas sebagai forum tertinggi partai bisa berjalan secara demokratis, damai dan menyenangkan," kata Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Darul Siska, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).

Darul Siska mengatakan, penunjukan Plt hanya bisa diberlakukan ketika ketua provinsi, kabupaten/kota berhalangan tetap, seperti meninggal dunia, pindah partai atau terkena kasus hukum. Jadi bukan karena perbedaan sikap politik.

"Keputusan tersebut diambil agar organisasi di-manage sesuai AD/ART dan aturan Partai Golkar, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau pertimbangan subÿektif," kata dia.


Baca juga: Munas Partai Golkar Digelar 4 hingga 6 Desember

Rapat pleno juga memutuskan hal-hal strategis yang sifatnya menyangkut keorganisasian, agar semua diselesaikan melalui mekanisme organisasi lewat Korbid Kepartaian.

Selain itu, rapat pleno Partai Golkar juga menetapkan Munas akan dilaksanakan tanggal 3-6 Desember 2019 di Jakarta. Sebelumnya, akan digelar Rapimnas pada 14-15 November 2019.

Sejauh ini ada dua calon ketua umum yang menyatakan akan maju di Munas. Selain petahana Airlangga Hartarto, ada juga Bambang Soesatyo yang kini menjabat Ketua MPR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X