Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ubah Pola Tanam Jadi Langkah Konkret Pemerintah Atasi Karhutla

Kompas.com - 06/11/2019, 19:21 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Beberapa bulan lalu Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali melanda sebagian wilayah Indonesia.

Kejadian karhutla itu jelas harus menjadi perhatian khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk mencegah bencana serupa kembali terulang ke depannya.

“Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah salah satunya dengan mengubah pola tanam di daerah rawan kebakaran,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto menurut keterangan tertulis.

Baca juga: Polisi Tetapkan 17 Perusahaan dan 345 Orang Tersangka Terkait Karhutla

Pernyataan itu ia sampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Bambang melanjutkan, cara mengubah pola tanam itu bisa dilakukan dengan memberi bibit unggul, kapur dolomit, pupuk berkualitas, peralatan pertanian modern, hingga teknologi pertanian secara terpadu agar panen bisa optimal.

Hanya melarang bukanlah solusi

“Hanya dengan melarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar tidak serta merta bisa mengubag kebiasaan yang sudah dijalankan masyarakat sejak lama,” kata politisi Partai NasDem itu.

Oleh karena itu, imbuh Bambang, pemerintah juga harus hadir dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Baca juga: Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Berakhir

“Melarang tanpa memberi solusi dan pendampingan hanya akan membuat masyarakat menjadi sembarangan dalam membuka lahan dengan cara dibakar,” imbuh dia.

Masyarakat menurut dia malah akan tergesa-gesa dan berusaha secepat mungkin membuka kawasan semak belukar sehingga bara api terbawa angin dan membakar areal hutan atau perkebunan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto.Dok. DPR RI Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto.

“Dengan melakukan pendampingan, masyarakat bisa memaksimalkan areal pertanian tanpa harus menebang dan membakar pepohonan untuk membuka lahan,” imbuh Bambang.

Anggota Komisi IV DPR RI itu juga menjelaskan jika proses pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan dengan sistem terpadu yang melibatkan lintas kementerian.

Baca juga: Walau Palembang Diguyur Hujan Lebat, Tapi Lokasi Karhutla Masih Membara

Bambang juga mengingatkan pemerintah untuk segera mencari solusi jangka panjang untuk mengurangi kebakaran hutan.

“Meski solusi tidak bisa didapat dengan mudah, saya yakin pemerintah mampu melakukannya secara konsisten agar bisa meminimalkan kabut asap yang muncul setiap tahun,” kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com