KILAS

Ubah Pola Tanam Jadi Langkah Konkret Pemerintah Atasi Karhutla

Kompas.com - 06/11/2019, 19:21 WIB
Ilustrasi water bombing dalam upaya pemadaman kebakaran hutan. SHUTTERSTOCK.com/AKHMAD FAUZI NURULHAMZAHIlustrasi water bombing dalam upaya pemadaman kebakaran hutan.

KOMPAS.com – Beberapa bulan lalu Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali melanda sebagian wilayah Indonesia.

Kejadian karhutla itu jelas harus menjadi perhatian khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk mencegah bencana serupa kembali terulang ke depannya.

“Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah salah satunya dengan mengubah pola tanam di daerah rawan kebakaran,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto menurut keterangan tertulis.

Baca juga: Polisi Tetapkan 17 Perusahaan dan 345 Orang Tersangka Terkait Karhutla

Pernyataan itu ia sampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Bambang melanjutkan, cara mengubah pola tanam itu bisa dilakukan dengan memberi bibit unggul, kapur dolomit, pupuk berkualitas, peralatan pertanian modern, hingga teknologi pertanian secara terpadu agar panen bisa optimal.

Hanya melarang bukanlah solusi

“Hanya dengan melarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar tidak serta merta bisa mengubag kebiasaan yang sudah dijalankan masyarakat sejak lama,” kata politisi Partai NasDem itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, imbuh Bambang, pemerintah juga harus hadir dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Baca juga: Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Berakhir

“Melarang tanpa memberi solusi dan pendampingan hanya akan membuat masyarakat menjadi sembarangan dalam membuka lahan dengan cara dibakar,” imbuh dia.

Masyarakat menurut dia malah akan tergesa-gesa dan berusaha secepat mungkin membuka kawasan semak belukar sehingga bara api terbawa angin dan membakar areal hutan atau perkebunan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto.Dok. DPR RI Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto.

“Dengan melakukan pendampingan, masyarakat bisa memaksimalkan areal pertanian tanpa harus menebang dan membakar pepohonan untuk membuka lahan,” imbuh Bambang.

Anggota Komisi IV DPR RI itu juga menjelaskan jika proses pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan dengan sistem terpadu yang melibatkan lintas kementerian.

Baca juga: Walau Palembang Diguyur Hujan Lebat, Tapi Lokasi Karhutla Masih Membara

Bambang juga mengingatkan pemerintah untuk segera mencari solusi jangka panjang untuk mengurangi kebakaran hutan.

“Meski solusi tidak bisa didapat dengan mudah, saya yakin pemerintah mampu melakukannya secara konsisten agar bisa meminimalkan kabut asap yang muncul setiap tahun,” kata Bambang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Nasional
UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

Nasional
UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

Nasional
UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

Nasional
Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Nasional
Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Nasional
Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Nasional
YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X