Dana Transfer ke Daerah Bertambah, Tito Ingin Pemda Prioritaskan Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Kompas.com - 06/11/2019, 16:43 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan bahwa pihaknya akan memastikan pemerintah daerah (Pemda) mengakomodasi program pendidikan dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan Renstra Kemendagri 2020-2024 dalam rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Kemendagri berperan untuk meyakinkan Pemda memasukkan program pendidikan dan kesehatan dalam APBD mereka," ujar Tito.

Baca juga: Kapolri Janji Akan Beri Pengamanan di Mana Pun Mendagri Tito Berada

Tito mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin agar visi-misi pemerintah pusat sejalan dengan pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah pusat akan fokus dalam menangani masalah kesehatan, misalnya stunting, dan pengentasan kemiskinan.

Sementara dari sisi anggaran, kata Tito, pemerintah pusat mentransfer dana yang lebih besar ke daerah, yakni sekitar Rp 800 triliun.

Baca juga: Supaya Visi Anggaran 2020 Sama, Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah Bulan Ini

Seperti Diketahui, total Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2020 mencapai Rp 858,8 triliun atau meningkat 5,45 persen dari APBN 2019.

"Karena anggaran jauh lebih besar, 800 triliun lebih yang ditransfer dan ini jadi tugas pokok dari Kemendagri untuk sekaligus memberikan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan," kata Tito.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X