Massa Bakar-bakar di Depan Gedung KPK, Tuntutannya Tak Jelas hingga Bubar

Kompas.com - 06/11/2019, 15:36 WIB
Massa pengunjuk rasa dari GMBI terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian di selasar lobi Gedung Merah Putih KPK, Rabu (6/11/2019) siang. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMassa pengunjuk rasa dari GMBI terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian di selasar lobi Gedung Merah Putih KPK, Rabu (6/11/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang menggelar unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK telah membubarkan diri pada Rabu (6/11/2019) siang sekira pukul 15.00 WIB.

Setelah bubar, massa berjalan beriringan menuju bus-bus yang terparkir di sekitar Gedung Merah KPK.

Mereka tampak menumpangi bus-bus tersebut saat meninggalkan kawasan di sekitar Gedung Merah Putih KPK.

Mereka membubarkan diri setelah perwakilan yang masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK tidak diterima oleh pimpinan KPK sebagaimana yang mereka minta.

Baca juga: Massa Demonstrasi di Gedung KPK, Paksa Masuk Gedung hingga Dorong Polisi

Aksi unjuk rasa itu diwarnai dorong-dorongan saat massa berupaya merangsek ke dalam Gedung KPK.

Selain itu, massa juga membakar kerucut parkir di depan Gedung Merah Putih KPK.

Pantauan Kompas.com, orator unjuk rasa berulang kali berteriak minta bertemu pimpinan KPK. Namun, tujuan mereka bertemu dengan pimpinan KPK tidak terdengar jelas.

Usai bubarnya massa aksi, suasana di sekita Gedung Merah Putih KPK terpantau kondusif. Jalan Kuningan Persada di depan Gedung Merah Putih KPK telah dapat dilalui kendaraan.

Petugas kebersihan pun tampak membersihkan sampah-sampah yang tersisa.

Adapun aparat kepolisian yang tadinya membentuk barikade di depan lobi Gedung KPK juga telah membubarkan diri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X