Soal Kasus Desa Fiktif, Jokowi: Kejar sampai Tertangkap

Kompas.com - 06/11/2019, 15:31 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAPresiden RI Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengejar jika benar ada desa fiktif yang sengaja diciptakan agar oknum tertentu mendapatkan kucuran dana desa.

"Kami kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu fiktif, ketemu, ketangkep," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan acara "Konstruksi Indonesia 2019" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi menilai ada oknum yang bermain-main dengan menciptakan desa fiktif. Sebab, Indonesia adalah negara besar yang memiliki 74.800 desa.

Baca juga: Sri Mulyani: Ada Dana Desa, Banyak Desa Baru Tak Berpenduduk

"Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi, kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya enggak, bisa saja terjadi," kata Jokowi.

"Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Baca juga: KPK Bantu Polda Sulteng Tangani Kasus Pembentukan Desa Fiktif

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajek dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Baca juga: Dugaan Desa Fiktif, Ombudsman: Langsung Saja Copot Pejabatnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pembentukan desa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK diminta turun tangan dengan cara memberi supervisi dan memfasilitasi ahli dalam perkara tersebut.

"Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Penyaluran Dana Desa Baru Rp 7,1 Triliun, Anggota DPR Ini Sindir Tjahjo Kumolo

Febri menuturkan, dalam kasus ini, diduga ada 34 desa yang bermasalah. Tiga desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Sementara, pada saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Nasional
IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Nasional
Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Nasional
Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Update 18 September Catatkan Rekor, 4.088 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari

Update 18 September Catatkan Rekor, 4.088 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari

Nasional
UPDATE 18 September: Pemerintah Telah Periksa 2.841.352 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 18 September: Pemerintah Telah Periksa 2.841.352 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 104.866 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 18 September: Ada 104.866 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Pakar: Masyarakat Diharapkan Sadar Tak Mengenakan Masker adalah Salah

Pakar: Masyarakat Diharapkan Sadar Tak Mengenakan Masker adalah Salah

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Andi Irfan Jaya di Rutan KPK

Kejagung Periksa Tersangka Andi Irfan Jaya di Rutan KPK

Nasional
Kepala Bakamla Temui Menlu, Bahas Coast Guard China Terobos Natuna

Kepala Bakamla Temui Menlu, Bahas Coast Guard China Terobos Natuna

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 4.088, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 170.774

UPDATE 18 September: Bertambah 4.088, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 170.774

Nasional
Penggunaan Masker Jadi Proteksi, Jangan Bosan Ingatkan Masyarakat

Penggunaan Masker Jadi Proteksi, Jangan Bosan Ingatkan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X