Soal Kasus Desa Fiktif, Jokowi: Kejar sampai Tertangkap

Kompas.com - 06/11/2019, 15:31 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAPresiden RI Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengejar jika benar ada desa fiktif yang sengaja diciptakan agar oknum tertentu mendapatkan kucuran dana desa.

"Kami kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu fiktif, ketemu, ketangkep," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan acara "Konstruksi Indonesia 2019" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi menilai ada oknum yang bermain-main dengan menciptakan desa fiktif. Sebab, Indonesia adalah negara besar yang memiliki 74.800 desa.

Baca juga: Sri Mulyani: Ada Dana Desa, Banyak Desa Baru Tak Berpenduduk


"Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi, kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya enggak, bisa saja terjadi," kata Jokowi.

"Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Baca juga: KPK Bantu Polda Sulteng Tangani Kasus Pembentukan Desa Fiktif

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajek dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Baca juga: Dugaan Desa Fiktif, Ombudsman: Langsung Saja Copot Pejabatnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pembentukan desa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK diminta turun tangan dengan cara memberi supervisi dan memfasilitasi ahli dalam perkara tersebut.

"Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Penyaluran Dana Desa Baru Rp 7,1 Triliun, Anggota DPR Ini Sindir Tjahjo Kumolo

Febri menuturkan, dalam kasus ini, diduga ada 34 desa yang bermasalah. Tiga desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Sementara, pada saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X