Wiranto Menggugat Eks Bendum Hanura, Ini 5 Faktanya...

Kompas.com - 06/11/2019, 13:54 WIB
Wiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam) Wiranto menggugat Bambang Sujagad Susanto.

Bambang diketahui merupakan mantan Bendahara Umum DPP Partai Hanura, partai yang didirikan Wiranto pada 2006 silam.

Gugatan yang dilayangkan merupakan gugatan wanprestasi atau ingkar janji, lantaran Bambang dinilai tidak menaati isi Surat Perjanjian yang dibuat bersama pada 2009 silam.

Saat itu, Wiranto belum duduk di kursi pemerintahan.

Adapun besaran gugatan yang dilayangkan Wiranto melalui kuasa hukumnya, Adi Warman, sebesar Rp 44,9 miliar.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta terkait gugatan tersebut. Berikut paparannya:

Gugat ke PN Jakarta Pusat

Mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura itu melayangkan gugatan kepada eks anak buahnya di partai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di dalam Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat diketahui bahwa gugatan didaftarkan pada 9 September 2019 lalu dengan Nomor Perkara 538/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

Wiranto menunjuk Adi Warman sebagai kuasa hukumnya. Sedianya, sidang pertama dilaksanakan pada 1 Oktober 2019 namun akhirnya ditunda dengan alasan tergugat, Bambang Sujagad Susanto, yang tak hadir.

Sidang kembali dilanjutkan pada 10 Oktober dengan agenda pemanggilan tergugat. Setelah itu dilanjutkan dengan mediasi pada 31 Oktober 2019.

Baca juga: Pengacara Jelaskan Gugatan Rp 44,9 Miliar Wiranto terhadap Bambang Sujagad

Sepuluh petitum

Melalui kuasa hukumnya, Wiranto mengajukan sepuluh petitum di dalam gugatan yang diajukan terhadap Bambang Sujagad.

Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya.

Kedua, menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji/cedera janji, dengan tidak melaksanakan dan menaati isi surat perjanjian tertanggal 24 November 2009 tentang penitipan dana sebesar 2.310.000 dolar Singapura.

Selanjutnya, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat perjanjian tertanggal 24 November 2009 tentang penitipan dana sebesar 2.310.000 dolar Singapura yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat.

Keempat, memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar 2.310.000 dollar Singapura yang ekuivalen Rp 23.663.640.000 kepada penggugat.

Kelima, Wiranto juga meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang telah dikeluarkan penggugat yang totalnya mencapai Rp 2,8 miliar.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Gugatan Wiranto | Tudingan Rekayasa Novel Baswedan

Gedung Pengadilan Tipikor JakartaKOMPAS.com/ABBA GABRILIN Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta
Keenam, menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang dihitung sejak tanggal 24 November 2009 hingga tanggal gugata a quo diajukan yaitu sebesar Rp 18.509.699.208.

Ketujuh, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.

Kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 per harinya apabila tidak memenuhi isi putusan ini.

Dua petitum terakhir yakni menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Baca juga: Pengacara Tegaskan Gugatan Wiranto ke Bambang Sujagad Tak Terkait Hanura

Uang titipan

Persoalan gugatan ini bermula ketika Wiranto tak dapat mengambil kembali uang yang dititipkannya kepada Bambang.

Pada 2009, Wiranto menitipkan uang sebesar 2.310.000 dollar Singapura atau ekuivalen Rp 23,66 miliar ke Bambang agar disimpang di bank.

Adi menjelaskan, uang yang dititipkan merupakan uang hasil usaha milik kliennya.

"Tahun 2009 kan Pak Wiranto enggak menjabat di pemerintahan, tidak menjabat dimana-mana, beliau kan usaha, ya kan. Ya namanya ukuran uang segitu ya enggak besar banget lah, kecuali sedang menjabat di pemerintahan baru dipertanyakan," kata Adi saat dihubungi, Selasa (5/11/2019) malam.

"Ini kan uang bisnisnya Pak Wiranto, usaha. Jadi bukan ini uang apa, uang macam-macam," imbuh dia.

Di dalam perjanjian disepakati, dana tersebut tak dapat digunakan Bambang tanpa ada persetujuan dari Wiranto. Selain itu, dana tersebut juga dapat ditarik Wiranto sewaktu-waktu.

Namun, ketika hendak ditarik, Wiranto justru kesulitan. Bambang berkilah, uang itu telah digunakan untuk usaha.

"Karena itu, kami gugat wanprestasi begitu. Yang bersangkutan makanya kami bilang melanggar perjanjian tersebut, wanprestasi, karena tidak melaksanakan amanah perjanjian tersebut," katanya.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto saat menabuh gong pertanda dibukanya Rapimnas I Hanura, di Jakarta, Selasa (6/5/2014).KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto saat menabuh gong pertanda dibukanya Rapimnas I Hanura, di Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Sumber uang

Gugatan yang dilayangkan Wiranto justru menimbulkan pertanyaan di kalangan kader Partai Hanura, terutama soal asal-usul uang tersebut.

Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai, uang yang dititipkan Wiranto kepada Bambang saat menjabat sebagai bendahara umum partai jumlahnya tidak sedikit.

Karena itu, ia berharap, Wiranto dapat menjelaskan sendiri kepada publik dari mana sumber uang tersebut.

"Jadi Wiranto perlu mengklarifikasi melalui media, uang apakah dan dari mana sumbernya sehingga harus dititipkan kepada Bambang Sujagad? Jika uang itu adalah uang pribadi Wiranto, kenapa dititipkan ke Bambang Sujagad?" kata Inas kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Pengacara Nyatakan Uang Titipan Wiranto ke Tergugat adalah Hasil Usaha

Selain itu, ia menambahkan, Wiranto juga harus menjelaskan peruntukkan uang tersebut. Sebab, saat uang itu diberikan, status Wiranto di partai masih sebagai ketua umum.

"Gugatan Wiranto kepada Bambang Sujagad Susanto telah membuat kader-kader Hanura bertanya-tanya dan panasaran, uang apakah yang dititipkan oleh Wiranto kepada Bambang Sujagad?" ucapnya.

Tak terkait Hanura

Hingga kini, Wiranto belum buka suara secara langsung terkait peruntukan uang yang dititipkan kepada Bambang. Satu-satunya keterangan hanya disampaikan melalui kuasa hukumnya.

Adi memastikan, uang yang dititipkan tak terkait dengan partai. Selain itu, ia memastikan bahwa gugatan yang dilayangkan murni terkait urusan personal antara Wiranto dan Bambang.

"Enggak ada urusannya ya sama Hanura. Ini uang pribadi Pak Wiranto. Jadi tolong yang enggak berkaitan dengan perkara ini menahan diri. Jangan menuduh atau berburuk sangka dan sebagainya," terang Adi.

Baca juga: Wiranto Gugat Bambang Sujagad, Politisi Hanura Pertanyakan Sumber Uang Titipan

Ia juga memastikan bahwa uang yang dititipkan merupakan uang hasil usaha kliennya. Namun, ketika hendak ditarik, Bambang selalu berkilah.

Atas dasar itulah Wiranto kemudian mengajukan gugatan wanprestasi ke PN Jakarta Pusat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X