Wiranto Menggugat Eks Bendum Hanura, Ini 5 Faktanya...

Kompas.com - 06/11/2019, 13:54 WIB
Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta KOMPAS.com/ABBA GABRILINGedung Pengadilan Tipikor Jakarta
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

Keenam, menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang dihitung sejak tanggal 24 November 2009 hingga tanggal gugata a quo diajukan yaitu sebesar Rp 18.509.699.208.

Ketujuh, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.

Kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 per harinya apabila tidak memenuhi isi putusan ini.

Dua petitum terakhir yakni menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Baca juga: Pengacara Tegaskan Gugatan Wiranto ke Bambang Sujagad Tak Terkait Hanura

Uang titipan

Persoalan gugatan ini bermula ketika Wiranto tak dapat mengambil kembali uang yang dititipkannya kepada Bambang.

Pada 2009, Wiranto menitipkan uang sebesar 2.310.000 dollar Singapura atau ekuivalen Rp 23,66 miliar ke Bambang agar disimpang di bank.

Adi menjelaskan, uang yang dititipkan merupakan uang hasil usaha milik kliennya.

"Tahun 2009 kan Pak Wiranto enggak menjabat di pemerintahan, tidak menjabat dimana-mana, beliau kan usaha, ya kan. Ya namanya ukuran uang segitu ya enggak besar banget lah, kecuali sedang menjabat di pemerintahan baru dipertanyakan," kata Adi saat dihubungi, Selasa (5/11/2019) malam.

"Ini kan uang bisnisnya Pak Wiranto, usaha. Jadi bukan ini uang apa, uang macam-macam," imbuh dia.

Di dalam perjanjian disepakati, dana tersebut tak dapat digunakan Bambang tanpa ada persetujuan dari Wiranto. Selain itu, dana tersebut juga dapat ditarik Wiranto sewaktu-waktu.

Namun, ketika hendak ditarik, Wiranto justru kesulitan. Bambang berkilah, uang itu telah digunakan untuk usaha.

"Karena itu, kami gugat wanprestasi begitu. Yang bersangkutan makanya kami bilang melanggar perjanjian tersebut, wanprestasi, karena tidak melaksanakan amanah perjanjian tersebut," katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X