KPU Ingin Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Samai Pemilu 2019

Kompas.com - 06/11/2019, 07:49 WIB
Logo KPU Logo KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 wilayah akan digelar tahun depan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan berharap, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Setidaknya, angka partisipasi Pilkada bisa menyamai tingkat partisipasi Pemilu 2019.

"Kita tahu partisipasi politik pada pemilu serentak mencapai 82 persen. Kita berharap partisipasi politik pada pilkada serentak 2020 juga relatif akan pada derajat yang sama," kata Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, menurut Wahyu, perlu dilakukan beberapa hal. Misalnya, sosialisasi penyelenggaraan pilkada.

Wahyu mengatakan, sosialisasi tidak hanya perlu dilakukan jajaran penyelenggara pilkada, tetapi juga pemerintah daerah setempat.

Perluasan sosialisasi penting, mengingat anggaran sosialisasi Pilkada pun terbatas.

Menurut Wahyu, besaran anggaran Pilkada yang diusulkan oleh jajaran KPU daerah mayoritas ditekan oleh pemda dalam hal sosialisasi Pilkada.

Oleh karenanya, menjadi tugas pemerintah daerah pula untuk melakukan sosialisasi.

Baca juga: Hendak Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada, KPU Klaim Tak Langgar HAM

"Dari total ajuan angggaran Rp 11,7 triliun kemudian disetujui Rp 9.8 triliun. Itu sebagain besar yang dirasionalisasikan adalah anggaran untuk sosialisasi, oleh karena itu kita berharap pemerintah dan juga pemerintah daerah memberikan dukungan yang optimal," kata Wahyu.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah itu meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Nasional
KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

Nasional
Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Nasional
IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X