Kapolda Papua Sebut Masih Ada Hoaks Pasca-Kerusuhan Wamena

Kompas.com - 05/11/2019, 21:19 WIB
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIKapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengungkapkan bahwa masih terdapat berita bohong atau hoaks yang beredar pasca-kerusuhan di Wamena, Papua.

Namun, Paulus mengatakan bahwa kegiatan ekonomi maupun yang lainnya sudah berjalan normal.

"Jadi memang aktivitas ekonomi, dan lain-lain sudah mulai jalan, hanya saja, biasa, masih ada berita-berita hoaks atau berita-berita yang memengaruhi psikologi massa, itu masih ada, itu terus kami tangani," ucap Paulus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Namun, ia menegaskan bahwa Polda Papua terus menangani penyebaran hoaks tersebut dengan menciduk pelaku.


Baca juga: Polisi Tangkap Seorang DPO Kasus Kerusuhan Wamena

Paulus pun mengimbau agar berita-berita tersebut tidak lagi dibuat maupun disebarkan.

"Maksud kami, stoplah memberikan pemberitaan yang membohongi rakyat, yang mengintimidasi rakyat, apalagi yang kekerasan. Kita mau hidup, aman, nyaman," tutur dia.

Sebagai informasi, kerusuhan Wamena terjadi pada 23 September 2019.

Kerusuhan yang dilatarbelakangi dugaan tindakan rasial mengakibatkan pembunuhan, penganiayaan.

Kemudian, terjadi pembakaran sejumlah kantor pemerintah, fasilitas umum dan pemukimanan masyarakat.

Perkembangan terakhir, polisi telah menetapkan sebanyak 21 tersangka pelaku kerusuhan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X