5 Daerah Tak Bahas Anggaran Pilkada Terbuka, KPU Minta Tito Pastikan Transparansi

Kompas.com - 05/11/2019, 20:08 WIB
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMAKomisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah transparan dalam menganggarkan dana Pilkada 2020.

Sebab, menurut pihak KPU, ada lima daerah yang tidak melakukan pembahasan anggaran secara terbuka.

Akibatnya, kelima daerah tersebut belum juga menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang menjadi cikal bakal anggaran pilkada.

Seperti diketahui, untuk menyepakati anggaran, NPHD harus disetujui KPU daerah, pemerintah setempat, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


"Kita betul-betul mengharapkan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan lima daerah ini melakukan pembahasan anggaran secara terbuka," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: KPU: Kalau Pezina Saja Tak Boleh Maju Pilkada, Bagaimana Mungkin Eks Koruptor Dibolehkan?

Lima daerah yang belum menyepakati anggaran pilkada hingga saat ini yaitu Kabupaten Simalungun, Solok, Solok selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan.

Pramono mengatakan, di lima daerah yang belum menyepakati anggaran pilkada itu memang ditemui permasalahan.

Pokok persoalannya, anggaran pilkada yang dipatok pemda setempat sangat jauh dari anggaran yang diajukan KPU daerah.

Padahal, anggaran yang diajukan KPU sudah diturunkan sejak pengusulan anggaran awal.

Ia mencotohkan, KPU Solok yang mengusulkan anggaran sekitar Rp 31,9 miliar, tetapi pemda Solok mematok anggaran Rp 17 miliar.

Lalu, KPU Solok Selatan mengajukan anggaran Rp 27,3 miliar, namun pemda mematok Rp 14 miliar.

Di Tanah Datar, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 33,5 miliar, tetapi pemda mematok Rp 26 miliar.

"Jadi di tiga daerah ini memang kita lihat pemda itu kurang responsif membahas persoalan anggaran secara terbuka dengan teman-teman KPU kabupaten/kota. Jadi pokoknya dipatok angka sekian, terserah KPU umpama (dananya) nggak cukup," ujar Pramono.

Baca juga: Anggaran Pilkada yang Sudah Disetujui Capai Rp 9,8 Triliun

Oleh karena itu, KPU meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk turun tangan dan mendorong penyelesaian persoalan ini.

"Jangan mematok angka (anggaran) secara sepihak tanpa membuka pembicaraan dengan teman-teman penyelenggara pemilu," kata Pramono.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Sebanyak 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Pelanggaran Batas Wilayah Tak Hanya Dilakukan China

Prabowo Sebut Pelanggaran Batas Wilayah Tak Hanya Dilakukan China

Nasional
Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Nasional
5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X