Menkominfo Bakal Bantu Sri Mulyani Kejar Pajak Netflix

Kompas.com - 05/11/2019, 18:25 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju, Johnny G. Plate. KOMPAS.com/ GITO YUDHA PRATOMOMenteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju, Johnny G. Plate.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pihaknya akan membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajar pajak Netflix, perusahaan penyedia jasa video on demand.

Menurut Johnny, butuh kerja sama antar departemen dan lintas negara untuk menyelesaikan masalah pajak digital atau digital tax dalam satu bentuk aturan.

"Masalah digital tax ini-itu juga terjadi di beberapa negara, kita tentu akan berdiskusi dengan menteri keuangan dalam ini perbendaharaan negara dan otoritas fiskal, agar bersama-sama dengan negara lain menyiapkan satu aturan yang untuk kepentingan company interest, kepentingan bersama tidak hanya Indonesia tapi negara lain," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Mengenal Netflix, Perusahaan yang Pajaknya Dikejar Sri Mulyani

Johnny menegaskan, setiap perusahaan yang memiliki nilai tambah di Indonesia berkewajiban membayar pajak.

Menurut Johnny, penarikan pajak harus dilakukan dengan cara apa pun, mengingat perusahan asal Amerika Serikat itu menghasilkan nilai tambah di Indonesia.

"Dengan cara apa pun juga, perusahaan yang menghasilkan nilai tambah di Indonesia memiliki kewajiban pajak terhadap nilai tambah yang dihasilkan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih mengutak-atik cara untuk bisa mengejar pajak Netflix, perusahaan penyedia jasa video on demand.

Baca juga: Indonesia Mengejar Pajak Netflix

Sebab, Netflix memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia.

"Konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT (badan usaha tetap) tapi aktivitasnya banyak seperti yang saya sebutkan, maka, mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan," ujar Sri Mulyani, Selasa (29/10/2019).

Sri Mulyani pun mengatakan, pihaknya secara serius bakal memantau aktivitas Netflix di Tanah Air meski hingga saat ini aturan mengenai perpajakan digital belum diundangkan.

"Tapi kami akan cari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita," ujar dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Nasional
Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Nasional
Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Nasional
BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Nasional
Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kekhawatiran Gus Mus Soal Keyakinan Pemerintah dalam Pilkada | Gatot Nurmantyo Diduga Ingin Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kekhawatiran Gus Mus Soal Keyakinan Pemerintah dalam Pilkada | Gatot Nurmantyo Diduga Ingin Jadi Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X