Menkominfo Bakal Bantu Sri Mulyani Kejar Pajak Netflix

Kompas.com - 05/11/2019, 18:25 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju, Johnny G. Plate. KOMPAS.com/ GITO YUDHA PRATOMOMenteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju, Johnny G. Plate.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pihaknya akan membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajar pajak Netflix, perusahaan penyedia jasa video on demand.

Menurut Johnny, butuh kerja sama antar departemen dan lintas negara untuk menyelesaikan masalah pajak digital atau digital tax dalam satu bentuk aturan.

"Masalah digital tax ini-itu juga terjadi di beberapa negara, kita tentu akan berdiskusi dengan menteri keuangan dalam ini perbendaharaan negara dan otoritas fiskal, agar bersama-sama dengan negara lain menyiapkan satu aturan yang untuk kepentingan company interest, kepentingan bersama tidak hanya Indonesia tapi negara lain," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Mengenal Netflix, Perusahaan yang Pajaknya Dikejar Sri Mulyani

Johnny menegaskan, setiap perusahaan yang memiliki nilai tambah di Indonesia berkewajiban membayar pajak.

Menurut Johnny, penarikan pajak harus dilakukan dengan cara apa pun, mengingat perusahan asal Amerika Serikat itu menghasilkan nilai tambah di Indonesia.

"Dengan cara apa pun juga, perusahaan yang menghasilkan nilai tambah di Indonesia memiliki kewajiban pajak terhadap nilai tambah yang dihasilkan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih mengutak-atik cara untuk bisa mengejar pajak Netflix, perusahaan penyedia jasa video on demand.

Baca juga: Indonesia Mengejar Pajak Netflix

Sebab, Netflix memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia.

"Konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT (badan usaha tetap) tapi aktivitasnya banyak seperti yang saya sebutkan, maka, mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan," ujar Sri Mulyani, Selasa (29/10/2019).

Sri Mulyani pun mengatakan, pihaknya secara serius bakal memantau aktivitas Netflix di Tanah Air meski hingga saat ini aturan mengenai perpajakan digital belum diundangkan.

"Tapi kami akan cari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita," ujar dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X