Sudah Lewat Deadline, 5 Kabupaten Belum Sepakati Anggaran Pilkada 2020

Kompas.com - 05/11/2019, 18:01 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima dari 270 daerah belum menyepakati anggaran Pilkada 2020 hingga Selasa (5/11/2019). Ini berdasarkan data yang disampaikan pihak KPU.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, KPU lima daerah itu dan pemerintah daerah belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang menjadi cikal balal anggaran pilkada

Padahal, batas akhir penandatanganan NPHD seharusnya 14 Oktober 2019.

"Masih terdapat lima daerah yang belum menandatangani NPHD. Lima daerah itu adalah Kabupaten Simalungun, Solok, Solok selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).


Baca juga: Bakal Bertemu, Nasdem dan PAN Bahas Pilkada 2020 hingga Pilpres 2024

Menurut dia, ditemukan permasalahan di lima daerah yang belum menyepakati anggaran pilkada itu. 

Pokok persoalannya, anggaran pilkada yang dipatok pemda setempat sangat jauh dari anggaran yang diajukan KPU daerah.

Padahal, anggaran yang diajukan KPU sudah diturunkan sejak pengusulan anggaran awal.

Arief mencontohkan KPU Solok yang mengusulkan anggaran Rp 31,9 miliar, tetapi Pemda Solok mematok anggaran Rp 17 miliar.

Lalu, KPU Solok Selatan mengajukan anggaran Rp 27,3 miliar, tetapi pemda mematok Rp 14 miliar.

Di Tanah Datar, KPU mengajukan anggaran Rp 33,5 miliar, tetapi pemda mematok Rp 26 miliar.

"Jadi di tiga daerah ini memang kita lihat pemda itu kurang responsif membahas persoalan anggaran secara terbuka dengan teman-teman KPU kabupaten/kota. Jadi pokoknya dipatok angka sekian, terserah KPU umpama (dananya) nggak cukup," ujar Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X