Mahfud MD: Tak Ada Gunanya Berharap pada Saya soal Perppu KPK

Kompas.com - 05/11/2019, 17:12 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak dapat mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Hal itu dia ungkapkan Mahfud saat ditanya mengenai harapan sejumlah elemen masyarakat sipil agar Mahfud mengusulkan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

"Enggak ada gunanya berharap di saya, wong saya bukan pemegang kewenangan," ujar Mahfud saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Seperti diketahui, sejumlah akademisi dan pegiat antikorupsi mendesak agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Masih Ada Peluang Presiden Terbitkan Perppu KPK

Mereka menilai, sejumlah pasal dalam UU yang baru itu bisa melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

Mahfud pun memastikan, masukan dari masyarakat sipil telah ia sampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Tetapi saya sampaikan suara-suara itu. Pasti saya sampaikan, tetapi yang punya kewenangan tetap presiden. Makanya presiden mengatakan, visi presiden itu adalah visi presiden, menteri tidak boleh punya visi lepas," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud menjelaskan sikapnya yang tidak berubah soal penerbitan Perppu KPK. Mahfud menyatakan, ia tetap mendukung jika Presiden Joko Widodo ingin menerbitkan Perppu KPK.

Namun demikian, kata Mahfud, ia tidak bisa menentang apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi untuk menunda penerbitan Perppu KPK.

Sebagai menteri, Mahfud harus tunduk pada keputusan Jokowi.

Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa kewenangan untuk penerbitan perppu ataupun tidak, merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Kita sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Nah sekarang sudah menjadi menteri masa mau menantang itu," kata Mahfud.

"Sejak awal, sebelum menjadi menteri pun saya katakan itu wewenang presiden. Nah kalau sudah wewenang kemudian tidak dipilih itu sebagai kebijakan, kan itu wewenang penuh Presiden," ucap dia. 

Baca juga: Yasonna Sebut Tak Berwenang soal Perppu KPK

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan, tidak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK.

Presiden Jokowi beralasan, menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi.

"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," ucap dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditolak MA

Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditolak MA

Nasional
Polri Bentuk Tim Hadapi Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking

Polri Bentuk Tim Hadapi Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking

Nasional
Pesawat Tempur TNI AU Tergelincir di Madiun Saat Latihan

Pesawat Tempur TNI AU Tergelincir di Madiun Saat Latihan

Nasional
Satgas: Ada 150 Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Permukiman Paling Banyak

Satgas: Ada 150 Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Permukiman Paling Banyak

Nasional
Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Nasional
Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Nasional
Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Nasional
Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Nasional
ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

Nasional
Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Nasional
Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Nasional
Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Nasional
KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

Nasional
PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X