Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule Tetap Jabat Sestama Lemhanas

Kompas.com - 05/11/2019, 16:55 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Sabtu (2/11/2019).

Meski sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Iwan Bule tetap akan menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas.

Gubernur Lemhanas RI Agus Widjojo membenarkan bahwa Iwan Bule rangkap jabatan dengan statusnya sebagai Ketua Umum PSSI dan Sestama Lemhanas.

Baca juga: Profil Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, Ketua Umum PSSI 2019-2023

Iwan Bule, kata dia, tak perlu mundur sebagai Sestama Lemhanas walaupun menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

"Enggak (harus mundur). Rangkap jabatan dan juga toh sebentar lagi kan beliau akan memasuki masa pensiun," kata Agus di Kantor Lemhanas RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Sebelum mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI, kata dia, Iwan Bule telah melapor dan meminta izin kepada Agus.

Ia pun mengizinkan Iwan Bule untuk mengikuti pemilihan ketua umum PSSI karena hal tersebut merupakan hak Iwan. 

"Saya izinkan karena itu adala hak perseorangan beliau dan ternyata dalam KLB terpilih sebagai ketua umum PSSI," kata Agus.

Meskipun Iwan rangkap jabatan, Agus memastikan bahwa hal tersebut tak akan mengganggu kinerjanya di Sestama.

Sebab, Sestama merupakan jabatan yang sifatnya struktural, atau bukan penuh waktu.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR: Kongres PSSI Harus Berjalan Fair dan Bersih

Adapun Iwan Bule meraup 82 suara dari total 85 pemilih dalam KLB Pemilihan Ketua Umum PSSI.

Sisanya, tiga pemilih abstain dan satu pemilih tidak mengikuti proses pemilihan, yaitu Persis Solo.

Ia mengalahkan dua pesaing lainnya, yaitu Arif Putra Wicaksono dan Rahim Soekasah.

Sementara itu, tujuh calon lainnya telah mengundurkan diri sebelum pemilihan dimulai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com