Beda Sikap Nasdem dan Fraksi Pendukung Pemerintah soal RKUHP

Kompas.com - 05/11/2019, 08:06 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh fraksi di Komisi III belum satu pandangan soal pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang pengesahannya ditunda pada periode lalu.

Pada periode sebelumnya, DPR dan Pemerintah menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), termasuk RKUHP.

Penundaan disebabkan desakan dari elemen masyarakat sipil yang menilai ada sejumlah pasal kontroversial dan perlu dibahas ulang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengungkapkan bahwa fraksinya ingin agar substansi yang sempat menjadi kontroversi dalam RKUHP dibahas ulang.


"Sikap Nasdem kami ingin ada pembahasan, utamanya terhadap RKUHP. Kalau RUU Pemasyarakatan sih kami tidak melihat ada masalah di situ. Tapi RKUHP kita harap ada pembahasan lagi terutama untuk beberapa hal," ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Menurut Taufik, Fraksi Nasdem memiliki catatan terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP.

Misalnya soal ketentuan living law atau berlakunya hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat.

Taufik berpandangan ketentuan pasal itu harus dipastikan tidak bertentangan dengan asas legalitas.

Ketentuan lainnya yakni bab yang mengatur soal tindak pidana kesusilaan. Ia mengatakan, ketentuan pidana terkait kesusilaan agar tidak menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dan overkriminalisasi.

Baca juga: Fraksi Nasdem Ingin Substansi RKUHP yang Kontroversial Dibahas Ulang

"Di buku II, semangat kriminalisasi yang akhirnya overkriminalisasi. Terutama di Bab Kesusilaan. Selain itu juga pasal-pasal karet karena penafsiran aparat penegak hukum yang keliru," kata Taufik.

Di sisi lain, lanjut Taufik, Fraksi Nasdem ingin memastikan produk UU yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X