Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, KSP Cari yang Paten

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) siap menampung relawan dan kader parpol yang bersedia bekerja untuk pemerintah.

Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Moeldoko menyadari ada keberatan dari parpol pendukung dan kelompok relawan yang belum mendapat jatah menteri.

"Ya saya pikir kontribusi partai politik di pemerintahan tidak dibatasi menteri atau wamen. Saya juga memikirkan itu. Saya sudah konsultasi dengan partai politik. Oke lah nanti kita siapkan (posisi) di KSP," kata Moeldoko.

Baca juga: Kontroversi Relawan Projo: Jadi Wamen, Batal Bubar, dan Cinta Prabowo

Parpol yang belum terakomodasi yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Meski ikut mendukung Jokowi-Ma'ruf memenangkan pilpres 2019, namun ketiga parpol tersebut gagal di pemilu legislatif dan tak lolos ke Senayan.

Moeldoko mengaku sudah bicara dengan pimpinan parpol-parpol tersebut. Ia meminta pimpinan parpol itu menyiapkan kader terbaik untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lewat KSP.

"Tapi siapkan orang-orang Anda yang paten, nanti akan kita seleksi di sini. Standar utamanya profesional paling atas. Kita sudah komunikasi," kata mantan Panglima TNI ini.

Selain parpol yang belum mendapat jatah, Moeldoko juga mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah kelompok relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf terkait hal yang sama.

"Juga beberapa relawan kita akomodasi. Tapi enggak bisa banyak sih," kata dia.

Dengan masuknya kader parpol dan relawan ini, Moeldoko mengakui struktur di KSP akan sedikit bertambah gemuk. "Mungkin ada tambahan 10-15 orang," kata dia.

Dengan penambahan personel itu, Moeldoko pun berharap anggaran KSP bisa ditambah. Sebelumnya, anggaran KSP hanya Rp 82 Miliar. Ia menilai anggaran itu sangat minim untuk tugas KSP yang harus menangani isu lintas sektor.

"Saya hitung-hitung kemarin sekitar Rp 150 Miliar sudah cukup baik. Enggak banyak juga," kata dia.

Partai Hanura menjadi salah satu parpol yang paling keras mengungkapkan kekecewaannya karena tak masuk dalam kabinet Indonesia Maju.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Bona Simanjutak, menyampaikan bahwa partainya sudah berdarah-darah memenangkan Jokowi-Ma'ruf di pilpres. Bahkan ia mengklaim karena hal tersebut Hanura tak lolos ke parlemen.

"Kalau istilah Pak Erick Thohir berkeringat, kami berdarah-darah (saat pilpres)," ujar Bona dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin kaget' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Baca juga: Kelakar Wapres Maruf soal Mereka yang Tak Terakomodasi di Kabinet...

Sementara PKPI menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin meski tak mendapat jatah menteri atau wakil menteri.

Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menyatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karenanya PKPI tak bisa mengintervensi.

Sekjen PBB Ferry Noor juga menyatakan, partainya tak kecewa kepada Presiden Jokowi meski tak satu pun kadernya yang masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan, sejak awal PBB mendukung dan memercayakan sepenuhnya penyusunan kabinet kepada Presiden Jokowi.